APBN Sumut Defisit Rp6,4 Triliun, Ini Penyebabnya
Kinerja APBN di Sumatera Utara mengalami defisit sebesar Rp6,4 triliun per 31 Maret 2024. Angka ini terkontraksi sebesar 223,23 persen.
IDXChannel - Kinerja APBN di Sumatera Utara mengalami defisit sebesar Rp6,4 triliun per 31 Maret 2024. Angka ini terkontraksi sebesar 223,23 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni defisit Rp1,9 triliun.
"Defisit tersebut disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan negara di tengah realisasi belanja yang mengalami pertumbuhan," ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumut Syaiful dalam keterangan resmi Kanwil Kementerian Keuangan Sumatera Utara-I, Selasa (30/4/2024).
Syaiful memaparkan, realisasi pendapatan sebesar Rp8,17 triliun atau 18,20 persen dari target sebesar Rp44,91 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar 12,02 persen.
"Realisasi pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target, terkontraksi 11,38 persen, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp445,58 miliar atau 11,43 persen dari target, terkontraksi sebesar 42,73 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp758,12 miliar atau 39,66 persen, tumbuh 17,09 persen (yoy)," kata Syaiful.
Sementara itu, realisasi belanja APBN sebesar Rp14,58 triliun atau 21,43 persen dari pagu sebesar Rp68,02 triliun tercatat tumbuh 29,34 persen (yoy).
"APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global," pungkas Syaiful.
Kerja keras APBN, sebut Syaiful, diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara. Realisasi belanja pemerintah pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dan bantuan kepada masyarakat.
"Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret 2024 di Sumut mencapai Rp5,35 triliun atau 22,45% dari pagu," tukasnya.
Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumut, realisasi ini tumbuh 50,25% (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Pegawai 43,88 persen (yoy), Belanja Barang 102,10 persen (yoy), dan Belanja Sosial 39,53% (yoy).
"Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 19,69% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp9,23 triliun atau 20,89% dari total anggaran TKDD," pungkasnya.
(YNA)