Apeksi Keluhkan OSS, Bahlil Siapkan Tim untuk Perbaiki Celah
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengeluhkan sejumlah persoalan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kepada Menteri Investasi.
IDXChannel - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengeluhkan sejumlah persoalan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kepada Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Salah satu persoalannya terkait dengan penerapan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS). Bahlil mengatakan akan membentuk tim khusus untuk mencari solusi terkait penerapan OSS. Dia menginginkan semua sistem perizinan dapat terintegrasi.
"Kita akan bentuk tim untuk melakukan sinkronisasi terhadap aspirasi Apeksi supaya bisa dilihat celah mana yang bisa dihubungkan," kata Bahlil dalam diskusi dengan Ketua Dewan Pengurus Apkesi Bima Arya, Senin (10/5/2021).
Bahlil menjelaskan, meski OSS dibuat oleh pemerintah pusat, daerah diberi ruang untuk bisa membuat dan membangun aplikasi penunjang terkait OSS. Sebab, saat ini kementerian/lembaga (K/L) juga telah memiliki aplikasi masing-masing, tapi nantinya semua akan terintegrasi.
"Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan teman-teman daerah, ya monggo saja. Tapi bagaimana agar ter-online dengan OSS yang akan kita kasih," jelasnya.
Bahlil menambahkan, saat ini ada sebagian daerah yang sudah memiliki aplikasi yang bagus dan mau bekerja sama. Namun ada juga sebagian kepala daerah yang tidak ingin menghubungkan aplikasi perizinan dengan alasan bahasa program yang berbeda.
"Kalau semua kepala daerah kita pikirannya paten punya, ya alhamdulillah insyaAllah bagus. Tapi kan ada satu, dua yang selalu tidak ingin terhubung karena alasan bahasa program dan segala macam," tandasnya
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Apkesi, Bima Arya, menyampaikan dengan sistem OSS daerahnya justru mengalami kemunduruan. Pasalnya, pihaknya sudah menerapkan sistem satu pintu untuk perizinan.
"Dengan sistem OSS kami mengalami kemunduran. Daerah lain juga menyampaikan hal yang sama," jelasnya. (TYO)