Backlog Perumahan di RI Capai 12,71 Juta, Ini Langkah PUPR di 2023
Angka backlog perumahan di Indonesia semakin membengkak yang saat ini mencapai 12,71 juta.
IDXChannel - Angka backlog perumahan di Indonesia semakin membengkak yang saat ini mencapai 12,71 juta. Sejumlah strategi tengah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi angka backlog.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kemeterian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan beberapa strategi pembiayaan perumahan telah disiapkan pada tahun 2023 untuk menekan angka backlog yang masih berada diangka 12,71 juta.
Herry mengatakan pada tahun 2023 pihaknya akan fokus menangani akses pembiayaan perumahan untuk kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing sehingga dapat mengakses pembiayaan Tapera.
Menurutnya pada tahun 2023, bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan senilai Rp30,38 T untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
"Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah," ujar Harry dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12/2022).
Sedangkan untuk masyarakat perkotaan yang belum mempunyai rumah, pada tahun 2023 Kemeterian PUPR mempunyai opsi untuk tinggal di hunian vertikal. Mengingat keterbatasan lahan yang ada di perkotaan.
"Masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial, melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career,” sambung Herry.
Herry berharap, optimalisasi peran BP Tapera sebagai pengelola dana penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia.
Terlebih pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp25,18 T untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, dan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 T untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.
Dirjen Herry menambahkan bahawa saat ini angka backlog perumahan memang masih tergolong cukup tinggi. Bahkan setiap tahunnya bertambah sekitar 600 - 800 ribu rumah tangga baru yang tentunya membutuhkan hunian.
"Kementerian PUPR secara bertahap, menargetkan peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan menyediakan berbagai program strategis," tutup Herry. (RRD)