Bahlil: IUPK Freeport akan Diperpanjang sebelum Pemerintahan Jokowi Berakhir

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya?" kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

Dalam  proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10 persen. Dengan begitu, jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61 persen.

"Terus saham negara sekarang sudah 51 persen, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10 persen, jadi total saham negara di Freeport itu sebesar 61 persen," kata dia.

Bahlil menjelaskan, saat pemerintah Indonesia membeli 51 persen saham perusahaan pada 2018 lalu, negara sudah mendapatkan banyak keuntungan. Dengan modal sebesar USD4 miliar saat itu, kini sudah kembali balik modal.

"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51 persen, kurang lebih sekitar USD4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun. 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untung mengambil alih Freeport sekarang," ujar dia.

(YNA)