Bahlil Jadi Menteri ESDM, Diminta Komitmen Transisi Energi hingga Suntik Mati PLTU
Bahlil diharapkan memperkuat komitmen transisi energi menuju net-zero emission (NZE) 2060 atau lebih awal dan suntik mati PLTU.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Istana Negara, Senin (19/8/2024). Dia menggantikan Arifin Tasrif untuk sisa masa jabatan 2019-2024.
Direktur Institute Essential for Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berharap Bahlil memperkuat komitmen transisi energi menuju net-zero emission (NZE) 2060 atau lebih awal. Selain itu, berupaya mencapai target energi terbarukan 23 persen di 2025.
Fabby juga menuturkan ada beberapa tugas krusial yang perlu dituntaskan oleh Bahlil Lahadalia. Salah satunya yaitu implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diamanatkan dalam Perpres No. 112/2022.
Peta jalan ini, lanjut Fabby, yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini atau suntik mati PLTU, termasuk Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM).
"Kajian IESR menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80 persen di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris," ujar Fabby dalam keterangan resminya, Selasa (20/8/2024).
Fabby menilai langkah ini akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40 persen dalam bauran energi primer pada 2030.
"Mengingat masa bakti kabinet tinggal dua bulan, dalam jangka pendek Menteri Bahlil perlu memastikan agar PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam RUPTL 2024, mendorong agar “power wheeling” masuk dalam draft RUU EBET,” ujarnya.
Menurut dia, hal itu sebagai salah satu strategi meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN untuk berinvestasi pada energi terbarukan, dan menyelesaikan pembahasan RPP Kebijakan Energi Nasional tanpa menurunkan target bauran energi terbarukan dan memastikan target yang selaras dengan Paris Agreement.
Lebih lanjut, Fabby mengingatkan Bahlil untuk memastikan implementasi kemitraan transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership, JETP) dapat berjalan sesuai rencana, dengan memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai (bankable) dan reformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menghalangi investasi energi terbarukan.
Dia mengatakan, Bahli perlu memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi di Indonesia.
"Implementasi JETP membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, Menteri ESDM yang baru perlu menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa dukungan dari mitra internasional tetap solid dalam mendorong transisi energi di Indonesia," tutur Fabby.
(Febrina Ratna)