Bahlil Janji Bakal Jaga Hak Rakyat Pulau Rempang
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, solusi menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Riau adalah dengan menjaga hak rakyat dan menghargai hak kultural.
IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, solusi menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Riau adalah dengan menjaga hak rakyat dan menghargai hak kultural.
Diketahui situasi di Pulau Rempang sempat memanas imbas rencana proyek strategis nasional (PSN).
"Gimana solusinya adalah alhamdulillah sudah kita dapatkan, di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak kultural rakyat sebagai anak asli juga kita hargai," kata Bahlil dalam video yang diterima, Selasa (19/9/2023).
Dia menambahkan, jika ke depan ada pergeseran untuk kepentingan PSN dan melancarkan investasi di Pulau Rempang tidak akan keluar wilayah tersebut.
"Jika ada pergeseran masih di wilayah Pulau Rempang dan kita sudah setujui dan Insyaallah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten/Kota, dan provinsi dalam penyelesaian hari ini," tuturnya.
Bahlil yang bertemu langsung dengan masyarakat serta tokoh adat di Pulau Rempang melakukan diskusi bersama mencari solusi terbaik. Dia mengaku mendapat utusan dan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan permasalahan di sana.
"Kami bertemu dengan masyarakat dalam kondisi kekeluargaan dan kami melakukan diskusi mendalam terkait dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari ke belakang khususnya tentang pergeseran masyarakat dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang," ucap Bahlil.
"Dengan berbagai macam dinamika yang ada, namun alhamdulillah saya mewakili pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan saya langsung lakukan datang ke Rempang kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik," imbuhnya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi di Rempang tidak jadi terealisasikan.
“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).
(RNA)