Bahlil Tegaskan Tak Tutup Impor SPBU Swasta, Kuota BBM Ditambah 110 Persen
Bahlil membantah pemerintah tidak memberikan kuota impor untuk SPBU swasta seperti BP dan Shell hingga harus membeli ke Pertamina.
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah pemerintah tidak memberikan kuota impor untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti British Petroleum (BP) dan Shell hingga harus membeli ke Pertamina.
Bahlil mengaku telah menambah kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk SPBU swasta menjadi 110 persen dari total kuota tahun 2024. Penegasan ini diungkapkannya seiring dengan isu langkanya pasokan BBM di SPBU Swasta.
“Gini, impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110 persen dibandingkan 2024. Jadi sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
“Tetapi, untuk selebihnya silakan berkolaborasi business to business dengan Pertamina,” kata Bahlil.
Menurut dia, hal itu telah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 bahwa negara harus menguasai hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Termasuk sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional.
Namun, dirinya kembali menampik pemerintah telah menutup akses impor hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar SPBU swasta dengan milik pemerintah.
“Ini bukan persoalan persaingan usaha, ini soal Pasal 33 (UUD 1945) hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai oleh negara. Tetapi bukan berarti totalitas semuanya dikuasai negara, dan saya pikir sudah fair kok, sudah dikasih 110 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut Bahlil menyatakan, timnya di Kementerian ESDM sudah bertemu dengan pihak SPBU swasta untuk membahas kebijakan tersebut.
“Tim saya sudah ketemu. Ya kita berikan penjelasan karena sudah memberikan alokasi mereka 110 persen dari total kuota impor ke masing-masing perusahaan,” ujar Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendalami dugaan persaingan tidak sehat. “Silakan aja, itu kan hak institusi negara,” katanya.
(Febrina Ratna Iskana)