Bangun Swasembada Pangan dari Daerah, Bapanas Minta Pemda Perkuat Cadangan Beras
Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut terlibat dalam penguatan stok cadangan beras.
IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut terlibat dalam penguatan stok cadangan beras. Hal ini penting dilakukan guna mencapai target swasembada pangan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan keterlibatan Pemda dalam mewujudkan swasembada pangan termasuk unsur yang krusial. Terutama, Pemda Jawa Barat yang memang merupakan sentra produksi beras.
"Saya hanya mengingatkan kembali bahwa setiap daerah harus punya neraca pangan daerah. Jadi tahu persis apa yang diproduksi dan apa yang akan di kerja sama antardaerah," ucap Arief dalam rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (24/12/2024).
Dalam catatan Bapanas, total Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) di Jawa Barat per 20 Desember mencapai 6,072 ribu ton. Ini terdiri dari CBPD provinsi sebesar 2,652 ribu ton dan CBPD kabupaten/kota total 3,420 ribu ton.
Capaian ini merupakan stok CBPD tertinggi dibandingkan seluruh daerah lainnya di Indonesia.
Kendati begitu, pertanian pangan di Jawa Barat perlu terus dioptimalkan dan diakselerasikan ke depannya.
Hal ini mengacu pada 'Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024' terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa Jawa Barat masih terdapat 5,93 persen terkait petani yang menyatakan memiliki kesulitan pemasaran hasil pertaniannya.
Indeks serupa masih lebih baik di Sulawesi Barat yang 3,20 persen atau Sumatera Selatan 3,53 persen.
Adapun SEP 2024 dilaksanakan BPS pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).
Total sampel menyasar pada 318.340 unit UTP, 5.822 unit UTL, dan 5.831 unit UPB. Sementara subsektor yang disasar antara lain tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
"Kemudian, kalau bisa minta tolong kepada Bapak Ibu Kepala Daerah di Jawa Barat supaya bisa membangun RMU (Rice Milling Unit). Jadi gabah bisa dikeringkan, diolah, digiling, dan diekspor ke daerah lain. Perlu diingat, beras merupakan salah satu kontributor inflasi," kata Arief.
Arief juga mengajak para pembuat kebijakan di daerah agar lebih memperhatikan upaya perlindungan lahan pertanian. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009.
Menurut Arief, penerapan UU ini harus dipertegas dengan penegakan sanksi, sehingga lahan persawahan dapat dipertahankan.
"Terakhir, mengenai rencana persiapan serap gabah oleh Bulog, kita tengah mendorong kebijakan penyesuaian harga gabah. Ini supaya nanti bisa lebih mendorong petani kita untuk memproduksi. Apalagi Bapak Presiden Prabowo sudah sepakat bahwa tidak ada impor beras di 2025," kata Arief.
(NIA DEVIYANA)