Bank BJB Kembangkan Desa Digital di Lima Daerah Jawa Barat
Program desa digital mulai dikembangkan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Wilayah III di lima daerah.
IDXChannel - Program desa digital mulai dikembangkan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Wilayah III di lima daerah. Konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik serta perekonomian itu salah satunya dikembangkan di Kabupaten Garut, yakni Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja.
CEO Regional III PT Bank BJB Tbk R Lina Risnaeni Ahmad, menyebut selain di Garut pilot project atau proyek percontohan desa digital ini dikembangkan serempak pada empat daerah lain yaitu Sumedang, Ciamis, Majalengka dan Indramayu.
Pengembangan desa digital merupakan salah satu implementasi dari ditunjuknya BJB sebagai pelaksana digitalisasi Nusantara dengan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
"Kebutuhan masyarakat saat ini terkait transparansi kecepatan dan lain-lain terakomodir dalam digitalisasi. Harapannya desa digital dapat memberikan layanan untuk masyarakat dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri," kata Lina Risnaeni Ahmad kepada MNC Portal Indonesia (MPI) Rabu (28/9/2022).
Ia memaparkan transparansi yang dilakukan salah satu poinnya melalui integrasi sistem keuangan desa melalui internet banking. "Sehingga nanti dalam aktivitas kedinasan aparat desa ada percepatan, ada transparansi, ada pelaporan yang juga sangat cepat," ujarnya.
Program desa digital diakui Lina Risnaeni Ahmad juga berperan dalam mengatasi jaringan kantor layanan BJB yang masih terbatas. Sebab digitalisasi ini akan mendorong tumbuhnya agen-agen BJB Bisa dan agen Laku Pandai di daerah.
"Sebetulnya kami bisa menambah jaringan kantor, namun itu hanya dari sisi layanannya saja. Sementara dengan digitalisasi, dari sisi pemberdayaan masyarakat juga bisa terkaver, masyarakat dapat beraktivitas penuh mudah lalu secara ekonomos ada fee dari BJB-nya tersebut," jelasnya.
Kemudian secara luas digitalisasi ini juga dapat merangkul sektor UMKM. "Karena kami memiliki beberapa program seperti Kredit Mesra, bahkan untuk plafond yang lebih tinggi itu ada KUR. Jadi memang ruang lingkupnya sangat luas," ucapnya.
Lina sendiri memahami jika pemahaman terkait desa digital harus dilakukan pada dua sisi, yaitu perangkat desa dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu solusi dari tantangan itu adalah perlunya sosialisasi dan informasi yang komprehensif pada masyarakat, untuk memudahkan pelaksanaan desa digital.
"Sebab apabila masyarakat tidak memanfaatkan, digitalisasi akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami dan pemerintah akan memberikan pelatihan kepada aparatur desa dan masyarakat pada Oktober mendatang di Desa Wanajaya ini," kata dia.
Kerja sama dengan pemerintah daerah mesti dibangun, karena selain sebagai pemegang saham, pemerintah juga lebih mengetahui prioritas yang akan diselaraskan dengan program BJB.
"Pemerintah lebih tahu potensi mana yang prioritas, lalu dari sisi anggaran juga lebih transparan. Pada prinsipnya, tantangan dalam program ini adalah memberikan sosialisasi dan mengubah perilaku masyarakat ke arah digital," ujarnya.
(NDA)