Bansos Beras Dilanjutkan 15 Februari 2024, Bulog Siapkan 240 Ribu Ton
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) kembali dilanjutkan.
IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) kembali dilanjutkan. Proses penyaluran mulai dilaksanakan pada Kamis (15/2/2024) atau sehari setelah pemilihan umum 2024.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan penyaluran bansos akan menggunakan beras yang diamankan Perum Bulog saat ini. Di mana, total stok yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 1,2 juta ton.
“Kita punya stok di Bulog 1,2 juta ton, yang 250 ribu ton diminta untuk disiapin. Kemudian yang 200 ribu ton untuk komersial, kemudian 230 ribu-240 ribu ton untuk bantuan pangan di tanggal 15 (Februari) kita mulai," ujar Arief saat ditemui di Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Arief memastikan bantuan pangan tidak ada kaitannya dengan agenda politik pada pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga, penyalurannya tetap dilaksanakan pemerintah melalui Bulog.
"Ada 22 juta KPM diberi bantuan pangan, itu bukan politisasi. Sekali lagi, itu memang masyarakat terendah yang memerlukan,” ucapnya.
Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga merespons rumor bansos 10 kg yang diklaim telah dipolitisasi. Erick menegaskan, bantuan pangan ini sudah berjalan sejak lama.
Dia menjelaskan, kebijakan pemberlakukan bansos beras 10 Kg disepakati pemerintah dan DPR RI, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga, ribut-ribut soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.
"Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu," tutur Erick.
Program penyaluran pangan secara gratis itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah. Sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.
"Dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah, yang memerlukan, masa kita setop program seperti ini," pungkasnya. (NIA)