Bansos Digital untuk 50 Juta Warga Dikebut, Pengamat Soroti Soal Akurasi Data

Akurasi data selama ini menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bansos. Pemutakhiran data penerima juga perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran.

IDXChannel - Pemerintah tengah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang akan menyasar sekitar 50 juta masyarakat miskin. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai keberhasilan implementasi program tersebut sangat bergantung pada akurasi data penerima.

"Implementasinya kan tergantung akurasi data," katanya saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).

Menurut Trubus, persoalan akurasi data selama ini menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bansos. Pemutakhiran data penerima juga perlu dilakukan agar bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

"Selama inikan persoalan di data akurat. Jadi keadilan juga lemah kan. Karena ada yang yang sekarang ada penambahan ya, penambahan baru. Harapannya kan lebih tepat sasaran gitu," imbuhnya.

Dia mengatakan terdapat masyarakat yang sebelumnya tidak menerima bansos, tetapi kini masuk dalam daftar penerima. Kondisi tersebut, kata dia, perlu diikuti dengan pemutakhiran dan verifikasi data secara bertahap untuk memastikan penerima memang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan akurasi data tersebut. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan verifikasi secara real-time terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bansos.

"Daerah, jadi Kabupaten Kota harus melakukan verifikasi dulu secara real-time ya kepada masyarakat tadi yang kategori khusus tadi. (Melibatkan) Semua pihak, khususnya ya pemerintah daerah, karena memang dialah yang harus mendata, memverifikasi datanya," ucap Trubus.

Menurut Trubus, digitalisasi bansos memang dapat menjadi solusi dalam jangka panjang. Namun, implementasinya dalam jangka pendek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dia menilai proses pemutakhiran data di wilayah 3T berpotensi membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, digitalisasi bansos perlu dibarengi dengan penguatan proses pendataan dan verifikasi secara langsung di lapangan.

"Digitalisasi itu kan perlu diperkuat terus. Pendataannya aja masih yang verifikasi real-time-nya, karena kan banyak orang di desil 1 desil 2 ternyata mereka inilah kategori orang mampu. Itu aja, jadi disinkronkan dengan data real di lapangan," tutur Trubus.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan bansos digital. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sumber data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat penerima.

"Sekarang mau pakai data mana? Data Statistik, data Kementerian Sosial, atau data mana? Silakan aja. Tapi yang penting akurasi data itu menjadi penting," katanya.

Selain persoalan data, Agus menilai pemerintah perlu menyiapkan mekanisme penyaluran dan pengawasan karena jumlah penerima yang mencapai 50 juta orang bukanlah angka yang kecil.

"50 juta itu tidak sedikit. Terus satu orang dapatnya berapa, lalu memonitornya berapa, apakah yang bersangkutan itu kalau keinginannya Presiden semua orang punya bank account gitu ya, itu uang mau ditransfer ke mana? Kalau mau lancar kan harus disiapkan semuanya," lanjut Agus. (Febrina Ratna Iskana)