Banyak Pabrik Tekstil Tutup, Asosiasi Pengusaha Sebut Kebijakan Pemerintah Masih Pro Importir

Kinerja industri tekstil nasional saat ini tengah tertekan usai banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

IDXChannel - Kinerja industri tekstil nasional saat ini tengah tertekan usai banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kebijakan pemerintah yang pro importir, bukan produsen menjadi salah satu penyebabnya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menilai, tren gulung tikar di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih akan terus terjadi.

"Kondisi ini akan terus berlangsung sampai ada kebijakan perbaikan pasar dari pemerintah, sepanjang pemerintah masih pro terhadap para importir, pedagang, tren tutup pabrik ini akan terus terjadi," kata Gita kepada MNC Portal, Jumat (14/6/2024).

Menurut Gita, iklim usaha TPT pada awal tahun ini tak kondusif ketika Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 keluar. Aturan itu memberikan relaksasi impor yang berdampak pada industri. 

"Semenjak ada Permendag 8/2024, yang semangatnya relaksasi impor sehingga banyak brand lokal kembali ke produk impor," katanya.

Gita mengungkapkan, aturan tersebut membuat banyak perusahaan kecewa. Secara kinerja, arus kas (cashflow) bisnis semakin memburuk, sehingga pengurangan pegawai harus dilakukan.

"Industri TPT merasa tidak ada harapan lagi dan dengan cashflow yang memburuk maka sebagian perusahaan memutuskan menutup pabriknya dan mem-PHK sisa karyawannya," ujarnya.

(RFI)