Banyak Tantangan Wujudkan Indonesia Emas 2045, Jokowi: Cari Uangnya Tidak Mudah
Keberhasilan transformasi ekonomi akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk berhasil keluar dari middle income trap.
IDXChannel - Indonesia memiliki target mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal tersebut bukan hal yang mudah direalisasikan.
Keberhasilan transformasi ekonomi akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk berhasil keluar dari middle income trap pada 2030 sampai 2040.
“Pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan barang mudah, angka-angka sudah ada tapi tantangan tidak gampang. Situasi ekonomi dunia tidak mendukung. Setiap rupiah yang kita belanjakan, dari APBN, APBD, ataupun BUMN, semuanya harus produktif, karena mencari uangnya, baik itu melalui pajak, royalti, dividen, sekarang ini tidak mudah," kata Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Jokowi juga menekankan pentingnya peran pengawasan. Dia menginstruksikan agar orientasi untuk pengawasan harus melihat kepada hasilnya, bukan hanya memperhatikan prosedurnya saja.
"Agar menciptakan produktivitas dalam penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga ataupun BUMN," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah saat ini sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi yang sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Melalui peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas.
Bonus demografi, yang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020 sampai 2030, juga harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).
Untuk mewujudkan strategi transformasi ekonomi juga dilakukan perbaikan aspek governansi sektor publik dan korporasi.
Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 telah diberikan mandat kepada Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) untuk membuat sejumlah Pedoman Governansi sektor publik dan korporasi yang diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
"Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus terus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN/ APBD berjalan secara efektif, efesien dan menghilangkan praktik-praktik KKN," ucap Airlangga. (NIA)