Bapanas Klaim Program Bantuan Pangan Beras Berkontribusi Turunkan Angka Kemiskinan
Bapanas: Bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.
IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bersama program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
"Bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).
Dia mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubtitusi dengan barang lainnya.
Menurutnya, pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.
Arief berharap, dengan digelontorkannya bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara baik.
"Operasi pasar dan gerakan pangan murah yang diselenggarakan baik oleh pusat dan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau," kata Arief.
Oleh karena itu, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran banpang beras bagi 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di seluruh provinsi.
"Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," katanya.
(YNA)