Beli Hak Partisipasi Shell di Blok Masela, Pertamina Harus Siapkan Dana Rp21 Triliun
SKK Migas mengatakan, untuk bisa masuk ke proyek Masela, Pertamina tentu harus menemukan kesepakatan dengan Shell.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya segera mencari alternatif pengganti saham Royal Dutch Shell Plc (Shell) yang mengundurkan diri dari pengerjaan proyek Gas Abadi Blok Masela.
Pemerintah menargetkan perihal mengenai pembicaraan akuisisi hak partisipasi atau Participating Interest (PI) Shell di Blok Masela oleh PT Pertamina (Persero) dapat selesai pada tahun ini. Salah satu syarat utama untuk mencapai kesepakatan tentu saja terkait nilai akuisisi PI itu sendiri.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), Dwi Soetjipto mengatakan, untuk bisa masuk ke proyek Masela, Pertamina tentu harus menemukan kesepakatan dengan Shell.
Dia menuturkan, Shell sudah memiliki basis nilai yang minimal harus bisa disiapkan oleh Pertamina. Nilai tersebut merupakan total dana yang telah digelontorkan oleh Shell selama menjadi mitra Inpex di Masela.
“Kalau ada yang masuk pertama, dilihat negosiasi dengan Shell. Mereka mau lepas berapa, ada cash out kan mereka (Shell), apakah Shell lepas PI ganti saja (dana) yang sudah dikeluarin, ini strategi Shell juga," tutur Dwi di Banding, Rabu (5/10/2022).
"Pertamina negosiasi dengan Shell. SKK Migas memonitor dan memberikan drive agar Shell jual dengan harga nggak berlebihan, biar jalan. Kita surati mereka agar mendukung divestasi berapa. Sekitar USD1,4 miliar sudah dikeluarkan Shell,” dia menambahkan.
Jika di rupiahkan dengan asumsi kurs Rp15.000 per USD, maka Shell sudah merogoh dana sekitar Rp21 triliun.
Dwi membeberkan, salah satu basis negosiasi antara Pertamina dan Shell juga saat ini sedang dilakukan. Pertamina, kata dia, sedang melakukan studi data room Blok Masela. Diharapkan bulan ini pelaksanaan studi bisa rampung, baru kemudian diputuskan berapa persen PI yang disanggupi atau akan diambil oleh Pertamina.
“Pertamina sudah lihat data room lakukan studi, Oktober ini selesai studi data room. Nextnya, challenge berapa persen kemampuan Pertamina, apakah 35% akan diambil semua atau tidak,” bebernya.
SKK Migas menargetkan pembahasan divestasi maupun penyeraham revisi rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) bisa selesai di tahun ini. Pihak Inpex, kata Dwi, juga memiliki kewajiban untuk segera mengeksekusi proyek Masela jika dan tidak melebihi batas waktu sejak PoD pertama dulu disetujui pada tahun 2019.
“Inpex ada kewajiban, kalau mitra bermasalah ini tidak boleh terbengkalai. Hulu Migas tugasnya lead (operator) dia ini harus biayai sendiri dulu,” tegas Dwi.
Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah membentuk konsorsium untuk mengambil alih 35% hak partisipasi Shell Upstream Overseas Ltd dalam pembangunan Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi di Blok Masela, Provinsi Maluku.
"Saya baru balik dari Saumlaki mendampingi Bapak Presiden dan kami menginap di sana. Presiden sudah memberikan arahan baik kepada saya maupun kepada Menteri BUMN bahwa program gas di Maluku menjadi salah satu prioritas," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
Bahlil mengungkapkan Inpex sebagai pemilik saham mayoritas tetap harus diminta untuk cepat melakukan proses tersebut. Terkait ambil alih 35% saham Shell di Blok Masela, akan dibentuk konsorsium antara Indonesia Investment Authority (INA), PT Pertamina (Persero), dan beberapa perusahaan lain yang sedang dijajaki.
(FAY)