Beli Pertalite dan Solar Subsidi Tak Dibatasi, APBN Bisa Jebol
Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) harus segera membatasi pembelian BBM subsidi dan Pertalite, apabila tidak segera dilakukan maka APBN bisa jebol.
IDXChannel - Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) harus segera membatasi pembelian BBM subsidi dan Pertalite, apabila tidak segera dilakukan maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa jebol.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa inisiatif Pertamina untuk melakukan pendataan kendaraan yang mengonsumsi produk bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite melalui digitalisasi dinilai sebagai langkah antisipatif dalam membatasi penjualan BBM bersubsidi yang ditengarai bakal melebihi kuota.
“Mereka (Pertamina) baru membangun database monitoring yang diharapkan terbentuk kesadaran masyarakat mampu yang seharusnya malu jika mengonsumsi BBM bersubsidi,” kata Abra, Rabu (13/7/2022).
Abra membeberkan apabila tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, potensi melampaui kuota sangat besar. Berdasarkan kalkulasi, menurut ia, untuk solar hingga akhir tahun nanti ada potensi lebihi kuota sekitar 15 persen dari kuota 14,91 juta menjadi 17,2 juta kiloliter (kl). Sementara itu Pertalite berpotensi melebihi kuota sekitar 24 persen dari alokasi 23,05 juta menjadi 28 juta kl.
Hal itu, kata dia, akan menambah pengeluaran pada APBN karena barang penugasan tersebut harus mendapatkan kompensasi. ”Makanya sebetulnya terobosan pendataan yang dilakukan Pertamina adalah untuk mengantisipasi apabila nanti pada Oktober-November 2022, kuota BBM subsidi-penugasan sudah terlampaui,” ujarnya.
Abra menyarankan pemerintah segera mengambil keputusan, menambah kuota atau pembatasan pembelian. Saat ini "bola" ada di tangan pemerintah, sehingga harus ada kepastian bagaimana keinginan pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan inflasi.
“Apakah all out menambah kuota BBM subsidi atau memang balance, tetap memberikan subsidi kompensasi dibarengi pengendalian BBM subsidi,” kata Abra.
Terkait registrasi pengguna BBM subsidi, Abra menilai hal itu dilakukan untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki keinginan melakukan pengendalian BBM bersubsidi. “Tapi harusnya bisa lebih fundamental harus ada kebijakan solid dan tegas,” katanya.
Menurut ia, agar subsidi BBM tepat sasaran harus ada reformasi subsidi menjadi bersifat tertutup, sehingga sasarannya langsung kepada individu atau rumah tangga. (RRD)