Bertemu Perusahaan Jepang, Kementerian PUPR Bahas Antisipasi Banjir di IKN
JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN.
IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dilakukan pada Semester II 2022 atau akhir Juli ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali melakukan pertemuan dengan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasio guna membahas salah satunya adalah antisipasi penanganan banjir IKN Nusantara dikemudian hari.
Dalam kesempatan ini konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini.
Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir. Sebab menurut Menteri hal tersebut sangat penting untuk memitigasi terjadinya banjir di masa yang akan datang.
"Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting,” ujar Menteri Basuki pada keterangan tertulisnya, Rabu (13/7/2022).
Selain itu menurut JICA juga diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.
Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Dan keempat adalah jaminan mutu konstruksi.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, terdapat dua goal dalam pembangunan IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika. Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga,” pungkas Menteri Basuki.
(SAN)