BI Naikkan Suku Bunga, Begini Efeknya bagi Sektor Usaha hingga Pertumbuhan Ekonomi

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyebut ada tiga efek domino imbas kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 6,25%. 

IDXChannel - Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyebut ada tiga efek domino imbas kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 6,25%. 

Selain suku bunga acuan, BI juga menaikkan suku bunga deposito facility sebesar 25 bps menjadi 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%.

Ajib menyebut efek domino pertama yakni pada ongkos produksi di sektor usaha lantaran kenaikan suku bunga kredit bakal berimbas pada kenaikan cost of fund. Kenaikan ongkos produksi ini akan mendorong kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP).

"Inilah hal pertama yang perlu dimitigasi, yaitu timbulnya inflasi karena kenaikan harga pokok produksi atau cost push inflation," ungkap Ajib dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Efek kedua, ujar Ajib, yakni adanya kemungkinan dalam lemahnya daya beli masyarakat. Efek ini timbul dikarenakan sedikitnya likuiditas dan potensi harga barang yang naik semakin tinggi.

"Selain berimbas pada tekanan daya beli masyarakat, pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas untuk menopang daya beli masyarakat dengan skema bantuan sosial (bansos)," lanjut Ajib.

Efek domino ketiga, sambung Ajib, munculnya pelambatan ekonomi yang belum mencapai target pertumbuhan ekonomi menurut pemerintah yakni 5,2% di 2024. 

Target pertumbuhan ekonomi ini sebelummya dilihat berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi yang cukup bagus, karena bisa di atas 5%.

Meski demikian, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi ini tengah menurun di mana pada 2022 pertumbuhan ekonomi secara agregat mencapai 5,31% dan 2024 kemungkinan hanya mencapai 5,05%.

"Ketika pemerintah membuat kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan, semakin tidak mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan,' tutur Ajib.

Oleh sebab itu, Ajib menjelaskan pemerintah perlu membuat program dan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis dengan nilai tambah agar mampu mengendalikan inflasi sehingga bisa tetap dalam kisaran 2,5% plus minus 1%.

"Pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang ada. Termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, maritim, energi dan lainnya," tegas Ajib.

(NIA)