BI Sebut Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD392,2 Miliar di Oktober 2023
Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 turun dibandingkan bulan sebelumnya menjadi USD392,2 miliar.
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 turun dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun secara tahunan atau year-on-year (yoy) masih naik tipis.
Posisi ULN Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar USD392,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2023 yang mencapai USD394,4 miliar.
"Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 tercatat sebesar USD185,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD188,3 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3% (yoy).
"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," jelas Erwin.
Pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," sambung Erwin.
Di sisi lain, ULN swasta tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar USD196,9 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD196,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 3,5% (yoy).
Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% (yoy) dan 2,5% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,6% terhadap total ULN swasta.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7%, dari 28,9% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN," jelas Erwin.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.
(FRI)