BKPM: Sebelum Indonesia Merdeka Sudah Ada Izin Minuman Beralkohol
Sebelum Indonesia mereka sampai sekarang sudah ada banyak perusahaan mendapatkan izin industri miras.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Lampiran 3 dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terkait perizinan investasi minuman beralkohol atau minuman keras. Namun, sebenarnya sebelum Indonesia mereka sampai sekarang sudah ada banyak perusahaan mendapatkan izin industri miras.
“Sebelum Indonesia merdeka, sejak tahun 1931 sudah ada izin investasi minuman beralkohol. Termasuk sejak pemerintahan orde lama, orde baru, zaman reformasi, sudah ada 109 izin minuman beralkohol,” ungkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers, Selasa (2/3/2021).
Dalam paparannya secara virtual terkait Peraturan Presiden No.10 Th2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Bahlil mengatakan bahwa Perpres ini hadir untuk memberikan insentif fiskal.
"Hal ini dilakukan dalam rangka bagaimana mendorong percepatan investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya adalah bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan," jelasnya.
Bahlil mengatakan, pada saat proses pembuatan Undang-Undang ini, banyak mendapatkan aspirasi masukan yang klonstruktif.
"Perpes ini berlaku jangan hanya berpihak kepada ekonomi besar, tetapi juga harus bekerja pada ekonomi kecil," tegasnya.
BKPM bersama-sama pemerintah serta Menteri-menteri UMKM, dan Menko Perekonomian berusaha keras untuk mengawal agar Undang-Undang ini berlaku adil dalam usaha besar maupun usaha kecil.
"Alhamdulillah, dengan penjabaran dari pada pasal 90 UU Cipta Kerja tentang UMKM ini, UMKM sangat dilindungi sekali,"
Adapun batas modal untuk perusahaan asing masuk yakni Rp10 miliar kebawah.
"Untuk Rp10 miliar ke atas itu asing, dan Rp10 miliar kebawah itu perusahaan asing tidak boleh masuk. Disamping itu, kolaborasi antara pengusaha besar, UMKM, dan pengusaha yang ada di daerah perlu dilakukan," pungkasnya.
Bahkan, lanjutnya, BKPM dalam proses pemberian perizinan dan pemberian insentif, BKPM akan mengisyaratkan mereka harus berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. (RAMA)