Bos PTPN III Tunggu Arahan Prabowo, PalmCo Bakal IPO 2026?
Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) masih membuka opsi agar Subholding PalmCo atau PT Perkebunan Nusantara IV IPO.
IDXChannel - Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) masih membuka opsi agar Subholding PalmCo atau PT Perkebunan Nusantara IV menawarkan saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah aksi korporasi ini batal dieksekusi di 2023.
Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Ghani mengatakan, prinsipnya perusahaan siap melantai di pasar modal Tanah Air. Hanya saja, perusahaan masih menunggu kebijakan dan arahan dari pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Kita tunggu dan mendengarkan kebijakan pemerintah mendatang, kita sih sudah siap. Nanti kebijakannya juga harus dikonsultasikan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),” ujar Ghani saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Pasca dibentuk pada 2023, PTPN III mendorong agar PalmCo melaksanakan IPO di tahun yang sama. Ghani menyebut, saat itu kajian, kesiapan, hingga kelayakan sudah dilakukan, namun rencana tersebut batal.
Meski tidak menjelaskan alasan detail batalnya IPO, Ghani memastikan bahwa PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor pasar modal bila PalmCo berhasil melaksanakan go publik.
Untuk PalmCo, di samping menjadi perusahaan yang mengelola kebun sawit terbesar di dunia seluas 586 ribu hektare (ha), bahkan ditargetkan bisa menyentuh 708 ribu ha dalam satu dasawarsa.
“Kalau secara kesiapan, sudah lama kami siapkan, kajian dan tingkat kelayakannya sudah oke. Bicara soal kelapa sawit, PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, jangan salah. Perusahaan perkebunan terbesar di dunia itu kami,” kata Ghani.
Saat dikonfirmasi peluang PalmCo bakal IPO di 2026, Ghani belum bisa memastikan. Lantaran, induk perusahaan dan pemegang saham masih harus melihat kebijakan pemerintah baru.
“(Untuk IPO di 2026) Belum kayaknya, kita harus menunggu kebijakan pemerintah,” kata Ghani.
(Fiki Ariyanti)