BPK Minta Jokowi Dapat Pangkas Defisit APBN dari 6,13 Persen jadi 3 Persen

BPK meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 di bawah 3 persen.

IDXChannel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 di bawah 3 persen.

Seperti diketahui, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, defisit APBN harus kembali ke 3 persen pada 2023 mendatang. 

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian, pemerintah harus tetap memikirkan langkah-langkah dalam menurunkan defisit APBN. Salah satunya  dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, pengelolaan secara berurutan, dan risiko tetap terkendali

"Kondisi saat ini ketidakpastian masih akan dihadapi dan perlu dipikirkan bagaimana defisit APBN 2020 sebesar Rp 945,77 triliun atau 6,13 persen terhadap PDB 2020 dapat diturunkan kembali di bawah 3 persen pada 2023," katanya dalam video virtual , Selasa (15/6/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah juga mewaspadai besaran defisit APBN tersebut. Komitmen menurunkan defisit APBN menuju di bawah 3 persen diklaim terus dijalankan pemerintah. 

Adapun, menekan defisit menuju level di bawah 3 persen pada 2023, diharapkan tidak ada lonjakan kasus positif virus Covid-19 yang jadi ancaman. 

"Beban akibat kenaikan defisit yang besar akibat Covid-19 akan sangat mempengaruhi outlook APBN kita ke depan. Oleh karena itu berbagai langkah untuk tetap menjaga keseimbangan APBN dan memulihkan ekonomi harus dilakukan secara seimbang dan hati-hati," tandasnya. (RAMA)