BPS Tegaskan Angka Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Berasal dari Lebih 3.500 Indikator
BPS telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Capaian ini memicu diskusi publik mengenai validitas data.
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Capaian ini memicu diskusi publik mengenai validitas data dan kerumitan di balik proses penghitungannya.
Di tengah berbagai spekulasi, BPS menegaskan bahwa penetapan angka Produk Domestik Bruto (PDB) bukanlah hasil subjektif, melainkan buah dari proses teknokratis yang kaku dan melibatkan ribuan indikator.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya bekerja dengan jejaring yang sangat luas dari tingkat kabupaten hingga pusat.
Kerja kolosal ini dilakukan secara serempak segera setelah periode triwulan berakhir guna menangkap seluruh denyut aktivitas ekonomi. Volume informasi yang diolah pun sangat masif untuk memastikan tidak ada sektor yang terlewatkan.
"Dari sisi pengeluaran saja, untuk menghitung PDB, kami menggunakan 2.719 indikator, sementara dari sisi lapangan usaha atau produksi sebanyak 841 indikator. Jika digabung, totalnya mencapai 3.500-an indikator yang dikumpulkan secara serempak di seluruh Indonesia. Jadi, PDB itu pada dasarnya adalah bagaimana kami mencatat nilai tambah yang tercipta akibat produksi barang dan jasa di suatu wilayah," ujar Amalia dalam Podcast The Fundamentals di akun YouTube IDX Channel, dikutip Selasa (26/5/2026).
Pertumbuhan yang menyentuh angka 5,61 persen ini dipicu oleh tiga komponen utama dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penggerak dominan, diikuti oleh investasi yang tumbuh signifikan, serta lonjakan belanja pemerintah. Pergeseran momentum hari besar ke awal tahun juga menjadi variabel penentu yang mendongkrak aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.
"Konsumsi rumah tangga di triwulan I-2026 ini tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 54,36 persen, atau menyumbang 2,94 persen basis poin dari total angka pertumbuhan. Selain itu, investasi kita tumbuh 5,96 persen dengan sumbangsih 1,79 persen, sementara konsumsi pemerintah atau government spending melonjak hingga 21 persen dan memberikan andil 1,26 persen basis poin," jelas Amalia.
Dilihat dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung utama ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar. Selain itu, momentum Ramadan dan Lebaran terbukti ampuh meningkatkan mobilitas serta belanja masyarakat secara luar biasa.
Di saat yang sama, kehadiran program-program baru pemerintah mulai terasa dampaknya pada penyerapan produksi di berbagai sektor.
"Industri pengolahan tumbuh 5,64 persen dengan pangsa pasar 19,07 persen, diikuti sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi sebagai penyumbang utama dari sisi produksi. Faktor pendorong lainnya adalah libur Lebaran yang meningkatkan konsumsi masyarakat, serta program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang kini dalam masa konstruksi," tambahnya.
Publik sempat mempertanyakan anomali pada data konsumsi listrik PLN yang mencatatkan angka negatif di saat ekonomi tumbuh. Amalia memberikan klarifikasi bahwa banyak industri besar kini telah beralih menggunakan pembangkit mandiri atau captive power. Sementara itu, penurunan di sektor rumah tangga disebabkan oleh efek kebijakan harga pada periode sebelumnya yang memicu perubahan perilaku konsumen.
"Banyak industri padat energi menggunakan sumber listrik mandiri sehingga tidak tercatat di PLN, sedangkan konsumsi listrik rumah tangga negatif karena tahun lalu ada diskon 50 persen yang memicu aksi borong atau front-loading di awal tahun lalu. Namun, jika kita bedah lebih dalam, konsumsi listrik di sektor industri dan bisnis sebenarnya masih tetap tumbuh positif seiring dengan geliat ekonomi di lapangan," kata Amalia.
Keraguan publik mengenai apakah data BPS bisa bias untuk angka tertentu juga ditepis dengan penjelasan mengenai standar internasional yang digunakan. BPS terikat pada manual baku yang diacu oleh seluruh negara di dunia untuk memastikan data tersebut valid dan dapat diperbandingkan secara global. Proses ini diperketat dengan sistem agregasi berjenjang yang melibatkan ribuan personel di daerah.
"BPS tidak melakukan proyeksi, kami mengumpulkan data sesuai fakta lapangan berdasarkan manual internasional seperti System of National Accounts (SNA) 2008 dan Quarterly National Accounts Manual. Angka nasional ini adalah agregasi dari PDRB daerah yang dihitung serempak oleh BPS kabupaten/kota hingga provinsi, lalu kami rekonsiliasi agar hasilnya sama dan tidak mungkin kami sesukanya menetapkan angka tanpa standar quality assurance yang ketat," ungkapnya.
Amalia menitiberatkan bahwa literasi statistik masyarakat masih menjadi tantangan besar bagi BPS hingga saat ini. Oleh karena itu, BPS terus bertransformasi dengan menghadirkan data dalam kemasan yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh masyarakat umum. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara fisik di kampus-kampus maupun melalui platform digital.
"Memang PR kami adalah meningkatkan literasi statistik karena belum sepenuhnya masyarakat memahami angka BPS secara utuh, sehingga kami mulai membangun narasi yang lebih sederhana di media sosial seperti analogi statistik gorengan. Kami juga menyediakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di kantor-kantor daerah serta membuka Pojok Statistik di berbagai universitas agar masyarakat lebih mudah mengakses dan memahami data kami," tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)