Bukan Jalankan Proyek, BUMN Gunakan Pinjaman ADB Rp7,8 Triliun untuk Ini

Kementerian BUMN mencatat pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta atau setara Rp 7,8 triliun dari Asian Development Bank (ADB).

IDXChannel - Kementerian BUMN mencatat pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta atau setara Rp 7,8 triliun dari Asian Development Bank (ADB) kepada perusahaan pelat merah bukan pendanaan untuk sejumlah proyek.  

Pinjaman tersebut akan mencakup sub program pertama di bawah program Reformasi BUMN (State-Owned Enterprises’ Reform Program), yang akan membantu pemerintah  meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa Asian Development Bank mengapresiasi keberhasilan BUMN atas program reformasi struktural yang dijalankan sejak 2019 lalu. Atas keberhasilan tersebut, ADB pun memberikan apresiasi dalam bentuk pinjaman berbasis kebijakan. 

"Bahwa ADB itu melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN itu sangat bagus, sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika di tengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil, sehingga mereka berinisiatif untuk memberikan dukungan program ke APBN," ungkap Arya kepada Wartawan, Jumat (18/11/2022).

Arya menegaskan anggaran sebesar Rp 7,8 triliun tidak diberikan secara langsung kepada BUMN, namun disuntik ke APBN. Dari kas negara inilah program peningkatan efisiensi dan resiliensi BUMN, hingga penguatan kerangka tata kelola perusahaan dilakukan. 

"Jadi dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN. Jadi ke APBN. Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai.

Jadi, itu bukan projek, bukan dana projek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN," kata dia. 

Pinjaman Asian Development Bank dikonfirmasi langsung oleh Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara, Yurenda Basnett. Menurutnya, anggaran itu akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN.

“BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," kata Yurenda Basnett.

Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. 

Yurenda Basnett menilai program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya, sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

"Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim" katanya.

(DES)