Butuh Rp10.000 Triliun untuk Bangun Infrastruktur hingga 2029, APBN hanya Sediakan 40 Persen
Kebutuhan anggaran tersebut tidak bisa seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga diperlukan partisipasi swasta.
IDXChannel – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga USD625 miliar atau setara Rp10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo.
Kebutuhan anggaran tersebut, kata dia, tidak bisa seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga diperlukan partisipasi swasta.
"Pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dana besar dari periode 2025–2029, yakni sebesar USD625 miliar," ujarnya dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
Dia menambahkan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya dapat menyediakan setidaknya 40 persen dari total kebutuhan pembangunan tersebut.
"Anggaran pemerintah akan bisa membiayai 40 persen di antaranya. Karena itu, kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk menciptakan mekanisme pendanaan yang kreatif," kata Sri Mulyani.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membantu mengatasi gap pembiayaan infrastruktur.
“Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” ujarnya usai menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6/2025).
AHY mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi proyek-proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.
"Nanti diharapkan lewat forum ini kami akan menyusun, apa yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita tunda, dan berapa besar yang kita butuhkan untuk pendanaan (infrastruktur) tersebut," tuturnya.
(NIA DEVIYANA)