Cari Sumber Pembiayaan Proyek Infrastruktur, Pemerintah Bakal Lelang Dua Bandara
Kedua Bandara yang disebutkan Wahyu itu seperti Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar Sulawesi Selatan dan Bandara Kualanamu di Medan.
IDXChanel - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemanfaatan pengelolaan proyek sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
"Kita dorong dengan adanya Perpres yang akan dikeluarkan. Projek yang kira kira paling bagus, misalnya Bandara," ujar Wahyu dalam konferensi persi di Kemenko Perekonomian, dikutip Jumat (9/2/2024).
Menurutnya infrastruktur yang sudah terbangun memerlukan perawatan atau renovasi dan pengembangan kawasan untuk tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini setidaknya ada 2 Bandara di Indonesia yang punya potensi untuk dikerjasamakan pengolahannya dengan swasta, sehingga keuntungan dari hasil pengelolaan bersama pihak swasta dapat kembali digunakan untuk pengembangan kawasan dan renovasi.
Kedua Bandara yang disebutkan Wahyu itu seperti Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar Sulawesi Selatan dan Bandara Kualanamu di Medan, Sumatera Utara.
"Contohnya Bandara Kualanamu, Bandara Makassar. Ini sudah butuh investasi untuk memperbaiki dan pengembangan, yaudah kasihlah ke swasta," ujar dia.
Menurutnya, ada 3 tantangan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur saat ini, seperti masalahan lahan, perizinan, dan pembiayaan. Masalah lahan, Wahyu menjelaskan saat ini Pemerintah telah membentuk LMAN (Lembaga Manajemen Aset) untuk membantu pembebasan lahan proyek Pemerintah, sedangkan perizinan, lewat UUCK diharapkan mampu mengatasi masalah perizinan.
Sedangkan untuk masalah pembiayaan, Wahyu menilai pembangunan infrastruktur tidak bisa seluruhnya dipenuhi oleh APBN/APBD karena keterbatasan ruang fiskal. Sehingga skema pembiayaan yang menarik disusun pemerintah untuk membiayai gap pembiayaan tersebut, misalnya dengan optimalisasi aset.
"Sehingga nanti uangnya bisa digunakan untuk Pemerintah atau BUMN mengerjakan proyek projek lain," tutupnya.
(SLF)