ECONOMICS

Cegah Hacker Serang OSS, Pemerintah Gandeng BIN dan Polisi

Raka Dwi Novianto 13/04/2021 13:54 WIB

Sistem OSS digunakan untuk lebih memudahkan para pelaku usaha melalui sistem pendaftaran yang lebih mudah, tidak berbelit-belit, dan dilakukan secara daring.

Ilustrasi hacker. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan bakal menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi serangan peretas (hacker) pada teknologi Online Single Submission (OSS).

Diketahui sistem OSS digunakan untuk lebih memudahkan para pelaku usaha, terutama UMKM, melalui sistem pendaftaran yang lebih mudah, tidak berbelit-belit, dan bisa dilakukan secara daring.

"Itu (hacker) ada yang nanganin, ada yang menangani, BIN akan ikut menangani dan beberapa sektor yang lain, kepolisian juga demikian," ujar Moeldoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, Moeldoko juga menyinggung terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sesuai dengan Perpres 54 2018. Dimana dalam Stranas PK itu nantinya bakal difokuskan untuk beberapa sektor.

"Pada sektor perizinan dan tata niaga ini kita sudah ada perbaikan perbaikan ya, karena melalui OSS (online single Submition) perbaikan DTKS dari waktu ke waktu maka penyimpangan-penyimpangan terhadap perizinan bisa di tekan dengan baik," kata Moeldoko.

Sedangkan pada sektor keuangan negara juga beberapa Provinsi telah memiliki katalog elektronik atau e-katalog lokal. Misalnya pada NTB, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Gorontalo, dan Aceh. 

"Dan juga ada e-katalog di empat kementerian, kementerian PUPR, Kementan, dan Kemendikbud, dan Kemenhub ini juga bisa memberikan sebuah solusi yang sangat baik, Di sektor-sektor tingkat kebocoran
Untuk itu nanti akan dikembangkan terus-menerus dari waktu ke waktu," jelasnya.

Dan pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Pemerintah menerapkan digitalisasi untuk meredam aksi penyimpangan oleh oknum-oknum.

"Terhadap oknum-oknum yang masih ada penyimpangan ini akan menjadi atensi yang serius, dan berikutnya reformasi birokrasi seperti apa yang diinginkan Bapak Presiden ya bagaimana kita membangun digitalisasi," tegasnya. (TIA)

SHARE