Dana APBN Terbatas, Menhub Tegaskan Skema KPBU Paling Dibutuhkan Pemerintah Saat Ini
Budi menegaskan skema KPBU saat ini menjadi prioritas yang paling dibutuhkan pemerintah agar program pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan.
IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengakui bahwa saat ini pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan.
Salah satunya terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena selain untuk membiayai program infrastruktur, pemerintah juga harus mengcover berbagai kebutuhan anggaran sosial kemasyarakatan, seiring dengan kondisi ekonomi nasional dan global yang juga sedang tidak menentu.
Karena itu, Budi menegaskan bahwa jenis skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) saat ini menjadi prioritas yang paling dibutuhkan pemerintah demi memastikan agar program pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan.
"Dana-dana dan kerjasama seperti ini sangat dibutuhkan, di tengah keterbatasan APBN, karena pemerintah juga harus mengcover kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain," ujar Budi, dalam keterangan resminya, Sabtu (15/10/2022).
Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat menghadiri acara perencanaan pembangunan Stasiun Extensi Tigaraksa dan Flyover Tenjo, di mana dalam proyek tersebut pemerintah menggandeng PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) lewat skema KPBU.
Menurut Budi, pembangunan kedua proyek tersebut dilakukan secara bersama oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Badan USaha Milik Negara (BUMN) dan APLN.
Dengan akan mulai dibangunnya Stasiun Extensi Tigaraksa dan Flyover Tenjo, Budi juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk mulai membiasakan diri menggunakan tranportasi massal. Dengan mengandalkan transportasi massal dalam setiap bepergian, maka kebersihan lingkungan tetap terjaga, tidak macet dan juga lebih hemat.
"Karena itu mari kita gunakan angkutan massal, tidak terbatas pada kereta yang dari Tenjo ke Jakarta saja. Kita juga sudah menyediakan banyak angkutan massal. Ada KRL, MRT, LRT, dan bus. Kita yakini bahwa dengan upaya pembangunan angkutan masal, maka lingkungan kita akan bersih dan tidak kena macet dan pengeluarann kita bisa dikontrol lebih hemat," tutur Budi.
Dalam proyek pembangunan Stasiun Extensi Tigaraksa dan Flyover Tenjo ini, seluruh kebutuhan pendanaan proyek akan dibiayai oleh APLN. Sedangkan DJKA akan memberikan dukungan berupa penyiapan perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian serta proses lanjutan setelah perjanjian konsesi, seperti izin pembangunan prasarana dan izin operasi prasarana.
Kerjasama ini dilakukan melalui skema konsesi dan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) antara DJKA dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). (TSA)