Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Beban Utang Kereta Cepat

Penyelamatan KAI dari utang proyek kereta cepat dilakukan agar keberlanjutan operasional KAI tetap terjaga.

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) keluar dari tekanan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang bernaung di bawah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan penyelamatan KAI dari utang proyek kereta cepat dilakukan agar keberlanjutan operasional KAI tetap terjaga, tanpa mengorbankan manfaat ekonomi yang telah dihasilkan dari beroperasinya kereta cepat.

"Kita ingin KCIC berjalan baik karena ini memberikan dampak juga terhadap perekonomian, dengan trafik yang terus meningkat, capai 20 ribu per hari. Di satu sisi, kita juga memperhatikan keberlanjutan dari PT KAI itu sendiri, karena KCIC juga bagian dari KAI," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Kamis (9/10/2025).

Saat ini Danantara tengah mengkaji dua alternatif strategi penyelamatan yang telah diusulkan ke pemerintah. Pertama penambahan ekuitas (equity injection), atau opsi kedua alih status infrastruktur menjadi milik pemerintah.

"Ada beberapa alternatif termasuk di dalamnya, infrastruktur kita pikirkan juga apakah ini kita jadikan BLU (Badan Layanan Umum) dan segala macam. Tetapi intinya, kita ingin KCIC berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita ingin kualitas kereta api Indonesia sebagai perusahaan yang melayani publik semakin baik," kata dia. 

Terkait opsi penambahan ekuitas, Dony menjelaskan salah satu akar persoalan terletak pada porsi ekuitas KAI yang terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman besar untuk membangun proyek kereta cepat tersebut.

"Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kita menambah equity kita. Karena ini loan-nya cukup besar, sementara ekuitas yang kita tempatkan waktu itu terlalu kecil," kata dia.

Danantara juga mempertimbangkan opsi agar infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU), sehingga beban finansial KAI dapat dikurangi tanpa menghentikan layanan publik yang sudah berjalan.

Dia menambahkan, usulan strategi tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan internal dan menunggu keputusan final dari pemerintah. 

"Kami sudah mengajukan opsi, tinggal menunggu keputusan pemerintah. Kita sudah rapat dengan Menteri Perhubungan, Kemenko Infrastruktur, menawarkan solusi terbaik, bagi industri kereta api ke depan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)