Demi Amankan Cadangan Pangan, CIPS Sebut Bapanas Perlu Perhatikan Kondisi Ini
Daripada melarang impor, CIPS meminta pemerintah perlu mempermudah akses petani kepada faktor produksi, seperti benih yang berkualitas.
IDXChannel - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menyoroti Badan Pangan Nasional (Bappenas) yang akan mengamankan 11 bahan pangan utama. Dalam proses pengamanan pasokan Bapanas perlu memperhatikan dinamika persoalan pangan domestik dan internasional.
"Petani masih menemui beberapa kesulitan mulai dari benih, pupuk, akses permodalan dan keterbatasan lahan yang berimbas pada proses produksi yang tidak efisien. Belum lagi, ongkos logistik di Indonesia masih tinggi. Ini perlu perhatian," ujar Azizah di Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Di level domestik, lanjutnya, persoalan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan sistem logistik yang terintegrasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, adopsi teknologi pasca panen dan pengolahan limbah pangan perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Kata Azizah, membuka investasi di bidang lemari penyimpanan berpendingin untuk mengurangi tingkat kehilangan pangan dan limbah pangan dalam proses distribusi juga dapat dilakukan.
Sementara di tingkat internasional, kerentanan sistem pangan Indonesia akibat konflik global sangat besar. Ketahanan pangan Indonesia juga terancam akibat adanya berbagai kebijakan proteksionis dari negara lain.
Contohnya saja India yang pernah menghentikan ekspor gula. Indonesia sendiri sempat melarang ekspor crude palm oil (CPO) karena memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
“Impor pangan dilakukan kebanyakan dari negara dengan tingkat efisiensi produksi tinggi, maka konsumen akan diuntungkan dengan harga pangan yang terjangkau dan produk berkualitas lebih baik. Sekali lagi persoalan efisiensi produksi perlu diatasi,” tandasnya.
Ia pun menambahkan, masalah sistem pangan di Indonesia kompleks dan tidak serta merta dapat diselesaikan hanya dengan pembatasan impor. Kebijakan pembatasan impor dapat menaikkan harga pangan di tingkat konsumen dan ini berdampak negatif pada ketahanan pangan Indonesia.
"Untuk menjawab tantangan ini, perlu keberpihakan yang efektif dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional kepada produsen, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta," ujar Azizah.
Daripada melarang impor, ia meminta pemerintah perlu mempermudah akses petani kepada faktor produksi, seperti benih yang berkualitas. Pemerintah juga dapat memberdayakan riset dan pengembangan bibit varietas unggul, serta membuka peluang keterlibatan swasta dalam proses modernisasi pertanian.
(SLF)