Didorong Setoran Dividen Himbara, Realisasi PNBP Tembus Rp156,7 Triliun
Realisasi ini naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Indonesia mencapai Rp156,7 triliun sampai akhir Maret 2024. Angka tersebut setara dengan 31,8 persen dari target APBN 2024.
Realisasi ini naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Menkeu) mengungkapkan, capaian ini terutama disumbang oleh pendapatan kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan.
Diungkapkannya, meski capaian pada kuartal I-2024 Ini cukup baik, tetapi pemerintah masih tetap berhati-hati lantaran komponen utama penyumbang PNBP yaitu sektor Sumber Daya Alam (SDA) mengalami penurunan.
"Ini cukup baik, namun kita juga hati-hati karena kalau kita lihat dari sisi komponen PNBP terutama dari SDA, baik migas maupun non migas terlihat koreksi harga," terangnya dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (26/4/2024).
Menkeu menuturkan, capaian PNBP dari sektor SDA Migas per Maret 2024 hanya tercatat Rp25,7 triliun atau turun 18 persen yoy.
Realisasi terkontraksi 18 persen (yoy) dipengaruhi oleh moderat Indonesia Crude Price (ICP) dan perubahan perkiraan permintaan minyak pada triwulan I-2024, serta penurunan lifting minyak akibat tertundanya onstream hingga adanya penyusutan produksi alamiah.
Sementara itu, untuk PNBP non migas turunnya lebih dalam lagi, yaitu 36,7 persen ini karena SDA non migas seperti batu bara mengalami koreksi, baik dari sisi harga maupun volume. PNBP non migas per Maret 2024 tercatat Rp27,8 triliun.
"Jadi penerimaan SDA di PNBP mengalami koreksi, tapi kenapa kok tetep penerimaan nya naik? Ini karena pembayaran dividen, terutama dari dua bank himbara yakni BRI dan Mandiri. Itu terutama yang kemudian memberikan kontribusi melonjaknya penerimaan PNBP kita dari kekayaan negara yang dipisahkan," papar Menkeu.
Selanjutnya untuk PNBP dari kementerian/lembaga cukup stabil di Rp42,4 triliun atau terkoreksi tipis 4,4 persen (yoy). Hal ini terutama diperoleh dari kenaikkan pendapatan jasa transportasi seperti kereta api dan pelabuhan, serta pendapatan layanan administrasi dan hukum.
"Sedangkan BLU kita Rp17,9 triliun atau turun sedikit 1,9 persen, terutama pungutan sektor sawit untuk BLU sawit dan untuk bidang kesehatan dan pendidikan," tutup Menkeu.
(NIA)