Digitalisasi Memang Keren, Ekonom Pesan Lembaga Keuangan Jangan Tereduksi

Perkembangan teknologi informasi berupa digitalisasi memang memberikan kemudahan bagi banyak penggunanya.

IDXChannel - Perkembangan teknologi informasi berupa digitalisasi memang memberikan kemudahan bagi banyak penggunanya. Namun, di sisi lain bisa menyebabkan sektor lain tereduksi kinerjanya akibat minimnya kerja sama inovasi antar lembaga.

Founder CORE Indonesia, Hendri Saparini, mengakui internet memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, digitalisasi harus didorong lebih inklusif dan jangan sampai digitalisasi ekonomi mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja atau bahkan mendorong kenaikan angka pengangguran.

"Peer to peer (P2P) lending misalnya jangan sampai mendestruksi Lembaga keuangan mikro (LKM). Oleh karenanya perlu melakukan inovasi untuk merangkul LKM tersebut dengan mendorong digitalisasi pada kelompok-kelompok LKM tersebut," ujarnya dalam diskusi Media Duscussion CORE Indonesia, Rabu (29/12/2021).

Diprediksikan memang kehadiran teknologi digital akan menghapus sekitar 800 juta lapangan pekerjaan di seluruh Dunia. Sedangkan untuk di dalam negeri akan ada 21 - 24 juta lapangan pekerjaan yang akan digantikan Auto Machine.

Ekonomi digital memang membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Negara. Misalnya dari sisi pengguna e-commerce Indonesia memang menjadi salah pengguna terbesar. Sayangnya transaksi e- commerce masih didominasi oleh produk impor karena Indonesia belum siap dari sisi produksi.

"Perlu ada dorongan kebijakan yang mengubah pola penggunaan internet, terlebih Indonesia merupakan pengguna e-commerce tertinggi di dunia," sambungnya.

Disamping itu menurut Hendri menambahkan pemerintah juga dapat memanfaatkan fintech untuk meningkatkan pembayaran pajak dan transparansi sehingga dapat meminimalisir potensi korupsi. 

Fintech juga dapat digunakan untuk penyaluran bansos, sekaligus dapat mengumpulkan big data penerima bansos, sehingga dapat digunakan untuk analisis kebutuhan ekonomi-sosial lebih lanjut. 

"Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun misalnya, dimodifikasi untuk mendorong produksi pangan yang dikolaborasikan dengan pemanfaatan anggaran pengembangan UMKM dan Kartu Prakerja," pungkas Hendri. (TYO)