Dirjen Migas Sebut Harga BBM Non-Subsidi Berpeluang Naik
Dirjen Migas menyebut harga minyak dunia tengah mengalami kenaikan imbas konflik di Timur Tengah. Hal itu pun membuka peluang kenaikan harga BBM non-subsidi.
IDXChannel - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji, menyebut tren harga minyak dunia tengah mengalami kenaikan imbas konflik di Timur Tengah. Hal itu pun membuka peluang kenaikan harga BBM non-subsidi.
Tutuka pun menyebut pemerintah akan terus mencermati laju harga minyak dunia dan dampaknya pada harga BBM.
"Kalau saya cermati harga minyak naik lagi kayaknya mau ke sana, karena intensitas Timur Tengah masih tinggi karena mengganggu logistik jadi akhirnya terpengaruh. Jadi memang perlu dicermati, saya setuju karena harga minyak cenderung naik terus," tuturnya ketika ditemui di Kantor Lemigas, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM nonsubsidi ke depan akan selalu tergantung dengan harga minyak dunia.
"Kalau yang nonsubsidi ini kan ikut formula harga indeks minyak, sekarang minyak sudah USD82 per barel. Jadi dibanding sama tahun lalu ada kenaikan antara USD5-6 dan itu pasti mempengaruhi biaya produksi," jelasnya di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Oleh karena itu, Arifin mengaku dirinya mempersilahkan penjualan BBM Nonsubsidi kepada masing-masing badan usaha karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Namun untuk harga BBM subsidi Pertamina tetap akan ditahan.
Sebab, menurut Arifin badan usaha akan melakukan evaluasi masing-masing mengenai harga BBM non-subsidi. Apalagi katanya, badan usaha memang kerap saling berkompetisi satu sama lain.
"Itu biar badan usaha yang bisa mengevaluasi. Tapi, mereka saling berkompetisi naiknya berapa. Pemerintah nahan yang subsidi, enggak ada kenaikan. Yang non subsidi itu badan usaha masing-masing," tukasnya.
Sebelumnya, Pertamina memutuskan untuk menahan harga Pertamax cs pada Februari 2024 atau sebelum pemilu 2024. Padahal, semua badan usaha seperti Shell, Vivo dan bp-AKR memutuskan untuk mengerek harga BBM Non subsidinya.
(FRI)