Dirut KAI Sampaikan Update Proses Impor Kereta Bekas dari Jepang
Rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh PT Kereta CommuterLine Indonesia (KCI) masih belum menemukan titik terang.
IDXChannel - Rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh PT Kereta CommuterLine Indonesia (KCI) untuk mengganti sejumlah rangkaian KRL yang akan dipensiunkan masih belum menemui titik terang.
Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil review dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keputusan impor KRL.
Didiek menjelaskan, bahwa pada minggu lalu, tim BPKP dan tim KCI telah berkunjung ke Jepang melihat kondisi KRL yang akan diimpor oleh KCI.
Hasil dari kunjungan tersebutlah nantinya akan dijadikan acuan BPKP dalam melaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam mengambil keputusan impor KRL.
"Ini telah dilakukan peninjauan oleh tim BPKP dan tim KCI pada minggu lalu dan tim BPKP telah bertemu dengan tim JR East dan melihat sendiri bahwa kereta-kereta yang akan diimpor itu masih beroperasi hingga sekarang," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Senin (27/3/2023).
"Sehingga memang apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves ini menjadi review oleh BPKP dan saat ini KAI dan KCI masih menunggu hasil review dari BPKP," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa terkait dengan impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) saat ini masih dilakukan proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun Luhut belum mau membeberkan proses audit tersebut lantaran sudah berjalan sampai mana. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa proses audit harus selesai selama 10 hari sejak Senin (6/3/2023).
"Proses auditnya baru dimulai, kita masih menunggu hasilnya. Kita cek lagi," katanya usai menghadiri acara Indonesia Leading Economic Forum 2023 di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo juga mengatakan hal yang sama, di mana pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari BPKP.
(SLF)