DJP Buka Suara Soal Isu IPL Rusun dan Apartemen Kena PPN

DJP buka suara soal polemik pengenaan PPN terhadap IPL atas rumah susun dan apartemen.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) atas rumah susun dan apartemen.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Muchamad Arifin mengatakan, pengenaan PPN atas barang dan jasa tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2022 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak," katanya dalam media gathering di Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (26/9/2024).

Arifin menjelaskan, PP 49/2022 mengatur dengan jelas barang dan jasa yang tak terkena PPN seperti bahan pokok, listrik, air bersih, buku, jasa pendidikan, dan lain-lain. Sementara IPL tak masuk dalam daftar jasa yang dikecualikan PPN.

Sementara itu, kata dia, jasa sosial seperti tagihan listrik dan air bebas PPN sehingga kabar yang beredar di media sosial tagihan listrik di rumah susun dan apartemen kena PPN tidak benar. Yang dikenakan bukan tagihan listrik atau air, melainkan jasa pengurusannya.

“Jadi begini, bukan biaya listrik dan airnya yang terutang PPN, tetapi jasa atas pengurusan itu, yang tinggal apartemen saya rasa pasti merasakan tagihan listriknya Rp50 ribu, di-charge lagi oleh asosiasi menjadi Rp70 ribu. Kemudian pas bayar jadi Rp80 ribu. Nah di situ mungkin ada selisihnya. Pengelola (apartemen) menerbitkan faktur dan dia harus memungut PPN 11 persen," kata Arifin.

Menurut Arifin, jasa pengurusan berbeda dengan tagihan listrik dan air. Jasa pengurusan mirip dengan saat seseorang membeli barang atau jasa seperti baju atau makanan. Dia pun menegaskan, selama objek tersebut tak masuk dalam daftar bebas PPN berdasarkan PP 49/2022, maka otomatis terkena PPN.

(Rahmat Fiansyah)