DPR Beri Sinyal Positif Rencana PMN 10 BUMN Senilai Rp73,26 Triliun

Rencana penambahan 10 BUMN sebesar Rp73,26 triliun mendapat sinyal positif dan dukungan dari Komisi VI DPR RI.

IDXChannel - Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan 10 BUMN sebesar Rp73,26 triliun mendapat sinyal positif dan dukungan dari Komisi VI DPR RI. PMN ini berupa tunai dan nontunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023. 

PMN 10 perusahaan pelat merah ini sebelumnya diajukan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi VI DPR untuk disetujui. Hanya saja proses persetujuan anggaran segar ini masih dibahas dalam rapat kerja antara Komisi dan Kementerian BUMN, Senin (4/7/2022). 

"Sebagai tindak lanjut dari pembahasan pada rapat kerja dengan Kementerian BUMN pada hari ini, akan dilakukan pengambilan keputusan terkait PMN pada BUMN Tahun Anggaran 2023 dan aksi korporasi 2022," ungkap Wakil Ketua Komisi VI, Muhammad Haikal.

Meski keputusan persetujuan pemberian PMN masih berlangsung, Haikal menyebut anggota Komisi VI secara mayoritas menyetujui suntikan dana tersebut. 

"Kami sudah, tadi sudah rapat internal sebelum rapat (raker), mendapat atau menyaring, rasanya pada umumnya hampir semua menyetujui (pemberian PMN). Ada satu, dua yang memberikan catatan khusus," kata Haikal. 

PMN senilai Rp 73,26 triliun terdiri terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN non tunai Rp 3,44 triliun. 

Rincian usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Holding BUMN Pertahanan atau Defend ID Rp 3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan sebesar Rp 2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 30,56 triliun. 

Lalu, Holding Pariwisata atau InJourney senilai Rp 9,5 triliun, IFG sebesar Rp 6 triliun, PT KAI (Persero) Rp 4,1 triliun, Indonesia Re sebesar Rp 3 triliun, Perum Damri Rp 870 miliar, dan Airnav Indonesia Rp 790 miliar. 

Sementara, PMN non tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp 838 miliar dan ID Food sebesar Rp 2,609 triliun.

(FRI)