DPR Cecar ESDM Soal Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mempertanyakan penyelesaian proyek pipanisasi Gas Cirebon-Semarang (Cisem).
IDXChannel - Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mempertanyakan penyelesaian proyek pipanisasi Gas Cirebon-Semarang (Cisem). Pasalnya program tersebut menjadi program strategis nasional (PSN) yang ditargetkan rampung pada tahun 2022 lalu.
“Khususnya di bidang peningkatan distribusi gas dengan mempercepat penyelesaian proyek pipanisasi Cirebon-Semarang yang ditargetkan akan selesai pada 2022 lalu,” terang Eddy saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Migas, Selasa (14/2/2023).
Dalam kesempatan itu, secara khusus DPR juga mempertanyakan Dirjen Migas terkait percepatan revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Ia menilai ada urgensi yang mendesak untuk segera direvisi Perpres tersebut.
"Perlu kami sampaikan disini. Komisi VII DPR RI, sejak bulan April 2022 telah menyampaikan di dalam RDP agar pemerintah segera melakukan revisi terhadap Perpres tersebut (Perpres No. 191 Tahun 2014) karena saat ini penggunaan BBM subsidi itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak berhak, banyak sekali. Tepatnya, hampir tujuh puluh persen BBM subsidi itu dinikmati oleh orang yang tidak berhak,” jelas dia.
Terkait dengan revisi undang-undang Migas (Minyak dan gas) yang saat ini mulai masuk dalam pembahasan DPR RI dengan Pemerintah. Eddy juga berharap ada dialog yang berkesinambungan antara pemerintah, termasuk Dirjen Migas.
Agar kelak undang-undang yang dihasilkan betul-betul aplikatif dan dibutuhkan oleh pelaku Industri. Guna mencapai target lifting minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 juta BSCFD (billion standard cubic feet per day) pada tahun 2030 mendatang.
Di akhir pembahasan, RDP Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas tersebut menghasilkan beberapa butir kesimpulan, yakni Komisi VII mendesak Dirjen Migas agar menjaga keberlangsungan pelaksanaan program BBM Satu Harga.
Peningkatan alokasi Kon Kit (konverter kit) Petani dengan mengalihkan sebagian anggaran Konkit Nelayan ke Konkit Petani pada anggaran tahun 2023, memperluas cakupan wilayah program Konversi BBM ke BBG bagi Nelayan hingga kawasan Indonesia Timur.
Serta mendesak Dirjen Migas untuk segera menyelesaikan pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Cirebon-Semarang.
Selain itu Komisi VII DPR RI juga mendesak Pemerintah untuk segera menuntaskan revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak agar alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Tertentu (JBT) dapat tercapai tepat sasaran sesuai APBN Tahun 2023.
(SLF)