DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Defisit Anggaran dan Pengangguran Terbuka

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said meminta pemerintah untuk serius menangani defisit anggaran serta dampak ekonomi secara luas yakni pengangguran.

IDXChannel - Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said meminta pemerintah untuk serius menangani defisit anggaran serta dampak ekonomi secara luas yakni pengangguran terbuka.

Hal tersebut disampaikannya dalam Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI Atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 pada Selasa (6/7/2021).

"Belanja pemerintah tahun 2022 merupakan kesempatan terakhir pemerintah dengan belanja yang sangat besar, hingga defisit anggaran di atas 3% PDB. Oleh sebab itu harus tepat sasaran, segala kelemahan pemerintah di tahun sebelumnya harus diperbaiki," ujar Muhidin Mohamad Said dalam live streaming akun YouTube DPR RI.

Ia menyebutkan tingkat pengangguran terbuka pada 2022 sebesar 5,5-6,3% harus segera ditangani pemerintah dan jajaran secara serius. 

Dalam kesempatan itu ia menyebutkan sejumlah target indikator hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah, yakni tingkat kemiskinan 8,5- 9%, Gini ratio index 0,36-0,378, indeks pembangunan manusia 73,41-73,46.

Pembahasan RAPBN 2022 ini menggunakan asumsi makro: pertumbuhan ekonomi 2022: 5,2-5,8%, laju Inflasi: 3% +-1, nilai tukar Rupiah per US Dollar: Rp 13.900 - Rp 14.800, tingkat bunga SUN 10 tahun: 6,32-7,27%, harga minyak mentah 55-70 dollar per barel, dan berbagai indikator lainnya.

"Pokok pembicaraan RAPBN dan RKP 2022 ini adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Selain itu perlu ada peningkatan daya saing dari kualitas sumber daya manusia di Indonesia," tandas Muhidin Mohamad Said. (NDA)