Efisiensi Rantai Distribusi Pangan Berpotensi Dongkrak Kesejahteraan Petani

Rantai distribusi pangan yang panjang dan belum efisien menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan.

IDXChannel - Rantai distribusi pangan yang panjang dan belum efisien menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan di sektor pangan dan pertanian.

Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kondisi ini membuat petani, khususnya petani skala kecil, belum menikmati kesejahteraan yang layak meski berperan sebagai produsen utama pangan nasional.

“Rantai nilai pangan yang belum efisien menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan di sektor pangan dan pertanian," ujar Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS), Maria Dominika atau yang akrab disapa Monik dalam keterangan resminya, Minggu (9/5/2026).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa transformasi digital menjadi langkah penting untuk memperbaiki kondisi tersebut.

"Transformasi melalui pendekatan digital menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar, sekaligus memperkuat posisi tawar petani,” tuturnya.

Rantai nilai pangan merupakan rangkaian proses yang dilalui produk sejak diproduksi di tingkat petani hingga sampai ke tangan konsumen. Di Indonesia, proses ini masih sangat panjang karena melibatkan banyak perantara dari hulu hingga hilir.

Akibatnya, petani kerap menerima harga jual yang rendah, sementara harga pangan di tingkat konsumen tetap tinggi. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena mayoritas pelaku usaha di sektor pertanian merupakan petani skala kecil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, petani skala kecil di Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari Rp75.000 per hari.

Monik menjelaskan, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian masih sangat terbatas. Hanya sekitar 5,4 persen petani yang menggunakan internet untuk mendistribusikan hasil panennya.

“Sebagian besar pelaku usaha tani masih bergantung pada mekanisme konvensional yang minim transparansi dan akses pasar. Keterbatasan ini menghambat aliran informasi harga dan permintaan, sekaligus memperlemah integrasi antar pelaku dalam rantai pasok,” ucap Monik.

Menurutnya, Pemerintah perlu merumuskan peta jalan digitalisasi yang bertahap dan terukur agar transformasi berjalan efektif. Pendekatan ini harus memastikan kejelasan peran pemerintah dan swasta serta mencegah tumpang tindih kebijakan.

Perluasan jaringan internet di wilayah pedesaan juga perlu dipercepat, terutama di daerah terpencil. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan literasi digital agar petani mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta melalui kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi digital. Langkah ini penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem rantai nilai pangan yang lebih efisien dan inklusif.

“Pada saat yang sama, transformasi ini perlu dikawal bersama agar tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani kecil. Pendekatan ini penting agar efisiensi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan keterjangkauan pangan secara luas,” tutur Monik. (Wahyu Dwi Anggoro)