Ekonom: Beban Utang Kereta Cepat Whoosh Harus Ditanggung Danantara, Bukan APBN
BPI Danantara harusnya bertanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
IDXChannel - Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, BPI Danantara bertanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurutnya, beban tersebut tidak seharusnya diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Whoosh juga di bawah Danantara yang juga memegang dividen dari BUMN lainnya. Harusnya, proyek Whoosh ini menjadi beban Danantara, bukan APBN pemerintah," ujarnya saat dihubungi IDX Channel, Senin (20/10/2025).
Dia menjelaskan, segala bentuk restrukturisasi utang maupun penggunaan dana dividen BUMN untuk menutupi kerugian proyek Whoosh harus dilakukan dalam skema business-to-business (B2B), bukan dengan melibatkan dana negara.
"Terkait utang, mau restrukturisasi ataupun dana deviden BUMN, itu di bawah Danantara karena sifatnya harus B2B," ujar dia.
Huda menilai, penggunaan dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut dapat menciptakan preseden buruk bagi BUMN lainnya. Dia khawatir langkah tersebut akan membuat BUMN kehilangan disiplin bisnis dan bergantung pada dana pemerintah.
"Jika menggunakan APBN maka hal tersebut akan menjadi preseden bagi BUMN lainnya untuk meminta bantuan APBN jikalau proyeknya tidak lancar. BUMN akan membuat proyek yang secara bisnis tidak akan untung karena sudah tahu ada APBN yang bisa diandalkan," katanya.
Lebih lanjut, Huda menilai kondisi fiskal nasional saat ini sudah cukup berat dengan besarnya belanja pemerintah untuk berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan tiga juta rumah.
"Semuanya memerlukan dana yang besar. Jikalau masuk pembayaran utang Whoosh, saya rasa fiskal kita akan 'sakit'. Tidak ada ruang untuk menstimulus ekonomi ataupun melakukan pembangunan nasional," katanya.
Huda juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak permintaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk mendapatkan tambahan anggaran dari BUMN guna membayar utang proyek KCJB.
"Manajerial Whoosh harus dilakukan oleh profesional tanpa melibatkan keuangan negara. Mereka harus berupaya agar mendapatkan untung sehingga bisa membayar utang walaupun ya sangat lama untuk bisa untung atau mencapai BEP," ujarnya.
(Dhera Arizona)