Ekonom Sebut Prabowo Perlu Isi Badan Penerimaan Negara dengan Orang-Orang yang Tepat

Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dinilai perlu keluar dari Kementerian Keuangan dan dilebur ke dalam satu lembaga baru.

IDXChannel - Kementerian Keuangan dinilai terlalu kuat secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Badan Penerimaan Negara yang berisikan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai setelah Prabowo-Gibran dilantik.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, Kemenkeu terlalu kuat karena menangani banyak direktorat jenderal (ditjen) di samping badan usaha. Hal tersebut membuat beban kerjanya terlalu berat (overload).

"Jadi terlalu overload. Pajak yang penting bagi kehidupan negara, selama ini dipegang ditjen pajak, eselon 1, kurang powerful," katanya dalam diskusi yang dikutip Jumat (12/72024).

Menurut Samirin, idealnya Ditjen Pajak bersama Ditjen Bea Cukai keluar dari Kemenkeu dan masuk dalam nomenklatur baru di bawah Presiden.

Peran Badan Penerimaan Negara, kata Samirin, sangat krusial karena pajak selama ini menjadi penopang utama APBN. Kredibilitas fiskal sangat penting sebagai basis menjalankan pemerintahan, termasuk ekonomi.

"Karena begitu ada problem, apakah itu isu koordinasi, isu administrasi, maka fiskal kita yang sudah tersengal-sengal ini akan semakin parah," kata Samirin. 

Selain itu, Samirin juga mendorong agar badan baru ini diisi oleh orang-orang yang tepat. "Kalau orangnya saya tidak tahu. Ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang tegas, orang yang keras," ujarnya.

(RFI)