El Nino hingga India Setop Ekspor Jadi Penyebab Harga Beras di RI Melambung
El nino menjadi salah satu faktor determinan dari kenaikan harga beras.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kenaikkan harga beras terjadi karena adanya fenomena El Nino yang membuat sejumlah wilayah harus mengalami gagal panen. Kondisi ini juga hampir terjadi di seluruh negara, tidak hanya Indonesia.
Hal itu dibenarkan Pengamat Pertanian Bustanul Arifin yang mengatakan bahwa el nino menjadi salah satu faktor determinan dari kenaikan harga beras. Akibatnya, produksi padi tahun 2023 berkurang sekitar 1 juta ton, karena luas panen yang turun signifikan, sekitar 300 ribu hektare.
"Faktor kedua adalah ekonomi beras global. Anda mungkin masih ingat bahwa pada Juli 2023 India melarang ekspor beras. Pertimbangannya politis, PM Modi menghadapi Pemilu pada 2024. Dia tidak ingin harga domestik beras India naik signifikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).
Dikatakan Bustanul, PM Modi juga mengalami efek pemberitaan setelah beberapa negara datang ke India untuk berunding meminta dikecualikan dari kebijakan larang ekspor beras tersebut, seperti Singapura, Bhutan, Mauritania, dan beberapa lainnya
Akibatnya, lanjut Bustanul, harga beras dunia juga naik sangat tinggi, melebihi USD620/ton untuk beras medium dan US$ 680/ton untuk beras premium. Ini merupakan rekor tertinggi, bahkan melebih harga ketika krisis pangan 2008.
"Saya dan beberapa analis telah menyampaikan sejak 2023, mengingatkan Pemerintah untuk mengantisipasi kekeringan ekstrem ini. Kita paham, pada tahun 2023 ini terlalu banyak peristiwa terjadi pada saat yang bersamaan, Terutama peristiwa politik, hukum, dan lan-lain yang menurut saya mengganggu kinerja implementasi kebijakan pangan dan ekonomi lainnya," tutur Bustanul.
Ia pun memperkirakan, harga beras ini akan tetap tinggi hingga musim panen April 2024.
"Apakah beras impor yang hampir mencapai 3 juta ton itu menolong stabilisasi harga? Ada, sedikit. Setidaknya, beras impor dapat digunakan untuk bansos yang dibagikan kepada KPM (kelompok penerima manfaat), bahkan dirapel pada Januari-Februari kemarin," pungkasnya. (NIA)