ECONOMICS

Empat Kompi Gabungan TNI/Polri Diterjunkan Batasi Aktivitas 60 Desa Zona Merah di Kudus

Dita Angga Rusiana 07/06/2021 16:03 WIB

Empat kompi gabungan TNI/Polri diterjunkan untuk membatasi aktivitas 60 desa zona merah di Kudus.

Empat kompi gabungan TNI/Polri diterjunkan untuk membatasi aktivitas 60 desa zona merah di Kudus. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan di kudus terdapat 60 desa berzona merah. Dia mengatakan bahwa TNI dan Polri telah menurunkan tim untuk melakukan pendampingan.

“Kami TNI/Polri menurunkan tim untuk memberlakukan kegiatan pengetatan dan penguatan PPKM mikro dengan menambah personel untuk membatasi kegiatan ataupun ruang gerak dari masyarakat yang ada di 60 desa. Dan melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap masyarakat yang keluar-masuk,” katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Senin (7/6/2021).

Selain itu akan diperkuat kegiatan pelacakan atau tracing dengan menambah personil TNI/Polri. Dimana jika ada yang kedapatan reaktif adakan diberikan treatment khusus dengan diarahkan untuk isolasi mandiri, sambil menunggu hasil PCR.

“Ini diawasi oleh TNI Polri. Sehingga tidak terjadi pergerakan yang kemudian mengakibatkan kontak erat,” tuturnya.

Listyo menyebut sudah empat kompi gabungan TNI/Polri yang diturunkan untuk menjaga desa-desa di Kudus.

“Sehingga saat ini yang saat ini kita lakukan sehingga saat ini hati turunkan kurang lebih 4 Kompi gabungan TNI/ Polri untuk menjaga klaster Kudus,” ungkapnya.

Dia mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menambah tempat tempat isolasi mandiri rujukan. Saat ini lokasi isolasi mandiri rujukan ada di Donoyudan dan juga ada di Semarang.

“Sehingga Cluster isolasi Mandiri yang ada di rumah-rumah kita bisa geser , karena ada kurang lebih ada 1.200 dan itu saat ini sedang berjalan,” ujarnya

Listyo berharap dalam beberapa hari ke depan kasus di Kudus bisa diantisipasi. Kemudian terkait masalah tenaga kesehatan saat ini sudah diisi dengan tenaga kesehatan dari pusat, provinsi, dan  TNI/Polri.

“Sehingga terkait dengan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini sudah tidak ada masalah,” pungkasnya. (TIA)

SHARE