Erick Thohir Dukung Tarif Mahal Masuk Borobudur untuk Turis Asing

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kebijakan tarif mahal tepat jika hanya dikenakan bagi wisatawan mancanegara. 

IDXChannel – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berkoordinasi terkait tarif masuk Borobudur sebesar Rp 750.000. Kebijakan tersebut pertama kali oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, pun ikut angkat suara terkait wacana tersebut. Menurut dia, kebijakan tarif mahal tepat jika hanya dikenakan bagi wisatawan mancanegara. 

"Kalau kita lihat turis internasional ya, ya gak apa-apa dimahalin. Kalau kemarin untuk pelajar Rp 5.000, kemarin masuk, tidak ada kenaikan, itu yang saya, tolong sinkronisasi," ungkap Erick saat ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Selasa (7/6/2022). 

Adapun, tiket masuk Borobudur menjadi Rp750.000 untuk wisatawan lokal yang naik ke puncak Borobudur, sedangkan untuk wisatawan mancanegara atau sebesar USD100. 

Untuk tiket masuk Borobudur dan berada di pelatarannya akan dikenakan Rp50.000. Sementara, wisatawan asing dikenakan tarif USD25. Borobudur sendiri dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) atau TWC. 

Lebih lanjut, Erick mengaku telah menerima sejumlah masukan terkait kontroversi tersebut mahalnya tiket masuk Borobudur. "Untuk Borobudur, kami mengerti ketakutan banyak pihak bahwa ini cagar budaya luar biasa yang harus dijaga," kata dia. 

Dia memahami bahwa kebijakan ini berdampak bagi kelestarian budaya dan pariwisata. Erick mengaku ingin memperbaiki proses usulan kenaikan tarif agar mendapatkan keputusan yang terbaik.

"Memang kebijakan itu harus di sinkronisasi, kami sebagai korporasi kadang-kadang menerima kebijakan itu pada saat kadang-kadang kita belum mengetahuinya," ucap dia.

Menurutnya, sinkronisasi antar kementerian terhadap penugasan BUMN menjadi sebuah keharusan. Erick menyampaikan, kerja sama ini sejauh ini telah cukup berhasil, seperti penugasan dalam bidang infrastruktur dan perhubungan di mana Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan duduk bersama.

Erick juga mengapresiasi dorongan Komisi VI DPR yang meminta menteri teknis terlibat dengan BUMN dalam rapat dengan komisi lain di DPR.

"Supaya tidak terkaget-kaget ketika ada kebijakan yang kita tidak tahu dan akhirnya kita sendiri sulit membedakan buku bersih dan buku penugasan," tutur dia. (FRI)