Gabung OECD, Airlangga Ungkap Komitmen RI Perangi Korupsi dan Pacu Investasi
Indonesia berkomitmen memerangi korupsi dan bergabung dengan anggota OECD untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.
IDXChannel - Indonesia berkomitmen memerangi suap dan bergabung dengan anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melakukan aksesi OECD sebagai transformasi strategis yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional.
“Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” ujar Airlangga yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Kegiatan tersebut secara virtual juga dihadiri oleh Director OECD, Nicole Pino. Saat ini, proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.
Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Jadi, bagaimana me-realign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD. Oleh karena itu, beberapa negara memakan waktu yang lebih lama. Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law," tutur Airlangga.
"Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025,” kata dia.
Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement.
Dia mengatakan, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas, menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi 10 besar.
“Sebetulnya secara PPP, Purchasing Power Parity hari ini, dari laporan yang disampaikan oleh IMF, Indonesia sebetulnya sudah masuk di dalam 10 besar, yaitu Indonesia nomor 8. Berdasarkan IMF report, berdasarkan PPP, Indonesia punya ekonomi itu USD4,8 triliun," ujarnya.
"Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati USD5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas USD12.000,” kata Airlangga.
"Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang USD4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD," tuturnya.
Kemudian terkait workshop tersebut, Airlangga mengapresiasi KPK dan inisiatif Kedutaan Besar Jepang untuk mendukung kegiatan tersebut dan sebagai komitmen untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD.
Airlangga berharap, kegiatan workshop tersebut dapat menjadi momentum komitmen membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, berintegritas, menuju Indonesia emas.
Dia berharap, Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajaran dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra beserta jajaran dapat menjadi ujung tombak di sektor transparansi dan fair economy.
Kemudian terkait dukungan Kedutaan Jepang, Airlangga mengatakan, Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD.
“Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal menurut Ambasador Jepang ini merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi tadi Ambasador Masaki Yasushi mengatakan Jepang pun merasa ini berat. Oleh karena itu, kita melakukan ini lebih awal," ujarnya.
"Jadi, kita lakukan lebih awal dan komitmen Indonesia diminta lebih awal di Maret, sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di Juni,” kata Airlangga.
Dia mengatakan, dengan OECD, pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni mencapai 8 persen yang salah satu kuncinya, yaitu investasi.
“Dengan kita mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia," ujarnya.
"Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak, yaitu teman-teman di OECD,” kata Airlangga.
(Fiki Arinyanti)