Gelar Rapat, Jokowi Minta Penyediaan Lahan Investasi di IKN Dipercepat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal mengenai percepatan penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (13/3/2024).
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal mengenai percepatan penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (13/3/2024).
"Jadi tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh bapak presiden dan wakil presiden tentang percepatan penyediaan lahan untuk investasi di IKN," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, hari ini,
Basuki mengatakan, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini bukan hanya akan menjadi pemindahan ibu kota, tapi contoh tranformasi bekerja yang lebih cepat.
"Jadi kami terutama dari otorita diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya," sambungnya.
"Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini supaya lebih cepat itu arahannya bapak presiden," jelas Basuki.
Presiden Jokowi, kata Basuki, meminta agar segera diperjelas dan dipercepat untuk status-status lahan di IKN.
"Sebenarnya ada dua lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya, seperti yang dikerjakan oleh APBN dan pembebasan penyediaan lahan untuk investasi," ujar Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengungkapkan, hingga saat ini, OIKN telah melakukan lima kali groundbreaking infrastruktur dan gedung-gedung fasilitas publik oleh kementerian PUPR.
"Kita ketahui bahwa sudah ada lima kali groundbreaking dengan nilai mendekati Rp50 triliun, tepatnya Rp49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking. Tentu kita akan melanjutkan apa yang sudah di groundbreaking itu diwujudkan sesegera mungkin," ujar Bambang.
Bambang menekankan, investasi di IKN perlu sesegera mungkin untuk direalisasikan. Agar terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh.
"Nah itu yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan. Sehingga ekosistem tadi terbentuk di samping istana, kemudian kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh kementerian PUPR dan sebagainya," tuturnya.
"Tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kita itu bisa nantinya menjadi kota yang layak huni dan dicintai," pungkas Bambang.
(FAY)