Haji Isam Masuk Pengurus Kadin 2024-2029, Jabat Anggota Dewan Penasihat
Pengusaha asal Kalimantan, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam masuk ke jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masa bakti 2024-2029.
IDXChannel - Pengusaha asal Kalimantan, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam masuk ke jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masa bakti 2024-2029. Posisinya dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie pada Jumat (14/3/2025).
Haji Isam ditetapkan sebagai anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia bersama dengan pengusaha data center Otto Toto Sugiri. Dewan Penasihat Kadin diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo dengan tiga wakil ketua yaitu Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Wishnu Wardhana.
Dari pengukuhan ini, nama besar lainnya seperti Rosan P Roeslani juga dikukuhkan sebagai Dewan Kehormatan Kadin Indonesia dengan kursi anggota diisi oleh nama-nama besar seperti Aburizal Bakrie, Mohammad S Hidayat, dan Suryo Bambang Sulistio.
Kemudian ada nama Chairul Tanjung yang memimpin Dewan Usaha Kadin Indonesia. Selain itu, ada juga Arsjad Rasjid yang menjabat sebagai pimpinan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
“Pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengukuhkan pengurus masa bakti 2024-2029. Apakah saudara-saudari bersedia dikukuhkan menjadi pengurus Kadin masa bakti 2024-2029?" ujar Anindya saat membacakan naskah pengukuhan.
“Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus sah untuk menjalankan tugas yang dibebankan pada saudara-saudara, saya terima kasih pada Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Arsjad Rasjid,” kata dia.
Anindya menyebut pengukuhan pengurus dengan jumlah yang besar diperlukan mengingat Kadin Indonesia menaungi seluruh dunia usaha, mulai dari swasta, UMKM, kooperasi, sampai BUMN. Di sisi lain, Kadin Indonesia juga merupakan mitra strategis pemerintah.
"ini kita lihat bahwa memang Kadin ini adalah kapal besar, naungan dunia usaha. Tadi saya tekankan bahwa kita mesti kerja, kerja, kerja karena kita memang didasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1987 merupakan mitra strategis pemerintah," kata Anindya.
"Pemerintah butuh hubungan yang penuh untuk memastikan bahwa pertumbuhan tercapai, kemiskinan tereleminasi. Jadi ini (jumlah pengurus) lebih banyak karena kita kita ingin mengkonsolidasi seluruh dunia usaha dan menyelaraskan dengan kementerian-kementerian. Yang penting adalah kita mesti memastikan hasilnya itu produktif dan baik," ujar Anindya.
(Dhera Arizona)