Hindari Risiko Inflasi Imbas Situasi Global, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah
Risiko inflasi imbas situasi global diungkapkan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menjadi ancaman serius karena empat faktor.
IDXChannel – Risiko inflasi diungkapkan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menjadi ancaman serius karena empat faktor. Pertama, harga minyak mentah yang bertahan diatas USD100 per barel memicu kenaikan harga energi.
"Pelarangan ekspor atau proteksionisme yang dilakukan India terhadap gandum dan minyak nabati Rusia memicu krisis pangan. Disrupsi rantai pasok karena perang Ukraina dan lockdown di China ciptakan shortage pada pasokan pangan global," ungkap Bhima kepada MNC Portal di Jakarta, Senin(16/5/2022).
Sedangkan input produksi pertanian terus naik salah satunya karena harga pupuk alami gejolak, Bhima juga menyebutkan, inflasi akan memengaruhi daya beli masyarakat karena kecepatan kenaikan harga tidak disertai dengan naiknya pendapatan kelompok menengah bawah. Selain itu jika inflasi naik maka garis kemiskinan akan naik dan membuat orang miskin bertambah.
"Untuk jaga daya beli pemerintah bisa lakukan beberapa langkah taktis. Contohnya adalah subsidi upah perlu untuk dilanjutkan dan nominalnya harus lebih tinggi dari tahun 2020-2021 lalu," tambah Bhima.
Setidaknya, kata dia, satu orang pekerja mendapat Rp1,9 juta dengan asumsi 1 pekerja menanggung 3 orang anggota keluarga sehingga tidak jatuh dibawah garis kemiskinan. Hal ini berdasar pada asumsi garis kemiskinan Rp486.168 per kapita per bulan.
"Masalah pendataan perlu terus diperbaiki akurasi penerima dengan sinkronisasi data di BPJS Ketenagakerjaan maupun data riil perusahaan," ucap Bhima.
Untuk dana subsidi upah, dia menyarankan sebaiknya dicari dari windfall kenaikan penerimaan negara dari harga komoditas ekspor dan realokasi dari proyek strategis nasional.
Selain itu untuk subsidi energi agar inflasi tetap terjaga, antisipasi jangka pendeknya adalah dengan merombak APBN dan tambah alokasi subsidi energi.
"Saran subsidi energi untuk periode Mei-September naik menjadi Rp200-250 triliun. Yang paling penting BBM, listrik dan gas jenis subsidi dijaga dulu stabilitas harganya, jangan dinaikkan," pungkas Bhima. (FHM)