IBC Minta Fasilitas Ini ke DPR untuk Genjot Hilirisasi Industri Baterai Nasional
Aditya menyampaikan, satu di antara persoalan soal menggenjot industri baterai terletak pada pasokan material produksi.
IDXChannel - Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif mendorong DPR RI untuk melakukan penyesuaian regulasi dan kebijakan guna penguatan industri baterai. Hilirisasi nikel yang menjadi kunci rantai pasok industri dari hulu ke hilir dianggap perlu dukungan dari sisi hukum dan keuangan.
Aditya menyampaikan, satu di antara persoalan soal menggenjot industri baterai terletak pada pasokan material produksi. Seturut itu, ada biaya ekonomi yang mesti dibayar korporasi.
Sehingga, dia menekankan perlu ada insentif dalam kebijakan hilirisasi nikel.
"Kami sudah mendapatkan banyak sekali cerita dari manajemen sebelumnya juga bagaimana Komisi XII mendukung IBC. Namun dalam kesempatan kali ini, mohon izin kami juga ingin menyampaikan permohonan dukungan, antara lain terkait dengan perpanjangan tax holiday dan tax allowance," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Aditya juga meminta dukungan DPR untuk penyesuaian aturan proses produksi yang menitikberatkan penggunaan komponen dalam negeri. Secara langsung, dia menginginkan adanya perlakuan khusus mekanisme penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi komoditi yang disediakan IBC bagi pelaku bisnis sektor industri baterai.
"Dukungan terhadap TKDN untuk investor atau investasi yang membangun baterai ini dari hulu ke hilir, tidak hanya di sisi manufakturnya saja. Jadi IBC dan partner IBC, kami berkomitmen untuk membangun value chain baterai ini secara terintegrasi dari hulu dan hilir, harapan kami ada privilege terhadap perhitungan TKDN dari produk kami," ujarnya.
Aditya pun meyakini industri baterai menjadi salah satu industri unggulan dari pemerintah yang hendak diseriuskan ekosistem bisnis dan kemanfaatannya secara publik. Atas dasar itu, perlu adanya penyesuaian regulasi untuk mendukung ekosistem bisnis.
"Apabila kita memang menyepakati bahwa industri baterai ini adalah prioritas nasional, maka harapan kami peraturan-peraturan turunannya itu juga mendukung ke arah sana. Termasuk antara lain kepastian atau kejelasan mengenai KBLI yang digunakan pada industri kami," ujar Aditya.
(Dhera Arizona)