Indonesia Larang Ekspor Olahan Nikel, Waspadai Gugatan dari Negara Lain

Demi membangkitkan industri hilir, pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor olahan nikel 30 persen.

IDXChannel - Demi membangkitkan industri hilir, pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor olahan nikel 30 persen. Namun, kebijakan ini disinyalir akan menyebabkan gugatan dari negara pengimpor, Indonesia diminta untuk bisa mengantisipasi.

"Jangan sampe nanti produksi Indonesia yang melarang olahan nikel dibawah 30 persen akan digugat oleh negara lain atau bahkan mungkin dunia, nah ini harus diantisipasi," ujar Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, dalam Market Review IDX Channel, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

APNI melihat dari sisi pelaku hulu, pertambangan biji nikel di Indonesia yang cukup besar dengan potensi bahan baku mengolah nikel menjadi stainless steel atau baterai, kondisi ini sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya.

"Karena kita berkaca pada 2020 awal waktu kita diberhentikan ekspor biji nikel, nah waktu itu saat tiba-tiba diberhentikan dengan harapan hilirisasi Indonesia digugat oleh Uni Eropa," kata dia.

Kemudian menurut data APNI, bahwa di 2025 akan terbangun sekitar 98 pabrik olahan nikel, baik metalurgi maupun hidro metalurgi yang saat ini sudah terbangun atau sudah berproduksi sekitar 31 badan usaha industri hilir nikel, sisanya sekitar 40 badan usaha sedang konstruksi dan sisanya sedang proses perizinan.

"Yang kami khawatirkan jangan sampai perusahaan-perusahaan yang sedang berproses untuk melakukan kegiatan hilirisasi nikel mereka mundur. Karena mereka berbicara market, ada konsumsi enggak di Indonesia? Waktu 2020 lalu belum banyak penerima produksi akhirnya terjadi oversuply, terjadi carut marut mengenai tata niaga nikel domestik," jelasnya.

Maka mau tidak mau perjuangan APNI sekarang bekerja keras agar bijih nikel betul-betul diakui terkait harga patokan mineral, sebab ada aturannya.

"Market ini jangan sampai pabrik olahan ini mau jual kemana mereka. Nah ini harus dipikirkan lagi, PR pemerintah bagaimana mengatur sistem dari hulu ke hilir dulu, karena ini kita kan sumber bahan baku, hilirisasi tidak akan berjalan tanpa panduan terarah, teratur, tertib di unsur hulu," pungkasnya. (TYO)